TARAKAN, Maqnaia — Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Tarakan memberikan perhatian serius terhadap isu ketenagakerjaan dan ancaman narkotika dalam rapat paripurna dewan.

Kedua raperda inisiatif tersebut disetujui untuk dilanjutkan pembahasannya. Dalam pandangannya terhadap Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Lokal, PDI Perjuangan mendasarkan sikapnya pada aturan tertinggi negara.

“Setiap warga negara memiliki hak untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak,” tegas pandangan Fraksi PDI Perjuangan yang diwakilkan Harjo Solaika selaku Ketua Bapemperda DPRD. Hak tersebut diperkuat dengan rujukan hukum, yaitu “sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 27 ayat ke-2 dan Pasal 28D ayat ke-2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia”.

Terkait Raperda P4GN, PDI Perjuangan menyoroti posisi strategis Tarakan sebagai kota kepulauan dan wilayah transit perbatasan. Fraksi ini memandang bahwa penyalahgunaan narkotika “merupakan ancaman serius terhadap kehidupan masyarakat, ketahanan keluarga, keamanan lingkungan, dan masa depan generasi muda”.

Oleh sebab itu, Fraksi PDI Perjuangan berpandangan pembahasan raperda ini dinilai wajib untuk dilanjutkan.(*)

error: Content is protected !!