TARAKAN – Pemerintah Kota Tarakan menyoroti bahwa persoalan ketenagakerjaan di tingkat daerah tidak hanya berpusat pada ketersediaan lowongan pekerjaan semata. Tantangan fundamental yang dihadapi saat ini mencakup kesenjangan kompetensi (skill mismatch) serta keterbukaan informasi pasar kerja.

Dalam pandangannya, pemerintah sepakat dengan analisis sosiologis dewan bahwa peningkatan daya saing SDM lokal harus menjadi prioritas utama.

“Pemerintah juga menggarisbawahi penegasan dewan perwakilan rakyat daerah bahwa rancangan peraturan daerah ini tidak dimaksudkan untuk menghambat iklim investasi maupun bersifat diskriminatif, melainkan menciptakan keseimbangan antara pelindungan tenaga kerja lokal dan kebutuhan kualifikasi dunia usaha,” jelas Walikota dalam Rapat Paripurna DPRD Tarakan.

Pemerintah mendukung penuh pendekatan komprehensif dalam Raperda ini yang mewajibkan perusahaan tidak hanya merekrut secara proporsional, tetapi juga memfasilitasi peningkatan kualitas tenaga kerja.

Pemerintah menekankan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia harus ditempuh melalui pelatihan vokasi, program pemagangan, serta sertifikasi kompetensi agar tenaga kerja lokal memiliki kualifikasi yang relevan dengan kebutuhan industri.

“Pertumbuhan ekonomi dan masuknya investasi di Kota Tarakan harus memberikan dampak berganda atau multiplier effect yang nyata bagi kesejahteraan masyarakat setempat, terutama melalui penyerapan tenaga kerja lokal,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah bersama DPRD berkomitmen untuk terus menyelaraskan mekanisme pelaporan lowongan kerja agar informasi pasar kerja dapat diakses secara transparan oleh masyarakat. (dy) ***

error: Content is protected !!