TARAKAN, Maqnaia – Ratusan nelayan lokal di kawasan pesisir Tarakan—meliputi Tanjung Pasir, Tanjung Batu, dan Pantai Amal—terhambat mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi akibat rumitnya alur penerbitan Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (Kusuka). Persoalan administrasi yang berujung pada ketimpangan serapan kuota BBM ini menjadi sorotan utama dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Kota Tarakan, Senin (16/11/2026).

RDP tersebut menghadirkan PT Pertamina Patra Niaga Tarakan, pengelola seluruh SPBU, UPT Perikanan Pemprov Kalimantan Utara, Satpol PP, serta Bagian Ekonomi Pemkot Tarakan.

Anggota DPRD Tarakan dari Daerah Pemilihan (Dapil) Tarakan Timur, Asrin Saleh, mengungkapkan bahwa untuk memperoleh surat rekomendasi BBM dari UPT Perikanan, nelayan diwajibkan melampirkan Kartu Kusuka, kepesertaan BPJS, hingga Nomor Induk Berusaha (NIB). Namun di lapangan, ratusan nelayan lokal terganjal pada tahap paling dasar, yakni syarat status pekerjaan di Kartu Tanda Penduduk (KTP).

“Untuk mendapatkan Kartu Kusuka, syaratnya KTP harus berstatus nelayan terlebih dahulu. Alur ini yang sering tidak ketemu di lapangan,” jelas Asrin usai mengikuti rapat.

Selain belitan birokrasi, Ketua Komisi II DPRD Tarakan, Simon Patino, menambahkan bahwa kesibukan melaut membuat para nelayan kesulitan meluangkan waktu untuk mengurus kelengkapan dokumen secara mandiri ke kantor instansi terkait.

Akibat terhambatnya surat rekomendasi bagi warga lokal, terjadi ironi dalam distribusi solar dan pertalite bersubsidi di SPBU wilayah pesisir. Berdasarkan data pengelola SPBU Tanjung Batu yang dipaparkan dalam rapat, serapan BBM oleh nelayan lokal setempat baru mencapai kisaran 40 persen.

Sementara 60 persen sisanya justru diakses oleh pihak dari luar wilayah, seperti Tarakan Barat dan Tarakan Tengah.

Asrin menyayangkan kesenjangan tersebut, mengingat pembangunan SPBU di wilayah pesisir merupakan buah aspirasi masyarakat yang diperjuangkan langsung saat kunjungan Presiden Joko Widodo ke Tarakan pada 2023 lalu.

Terlebih, hasil pemantauan lapangan menemukan maraknya pengisian BBM menggunakan jerigen dan kendaraan roda empat (pengetap) dari luar kawasan pesisir di SPBU Tanjung Batu yang memegang surat rekomendasi resmi atas nama nelayan.

“Kami masih menyelidiki ke mana hasil BBM tersebut didistribusikan. Memang berdasarkan keterangan UPT Perikanan, surat rekomendasi itu diterbitkan atas permintaan nelayan, namun secara prinsip mereka memegang surat resmi sehingga SPBU tetap melayani. Ini yang harus kita benahi bersama agar kuota BBM benar-benar dinikmati nelayan lokal untuk melaut,” tegas politisi Partai Golkar tersebut.

Sebagai solusi cepat atas kebuntuan syarat Kartu Kusuka tersebut, DPRD akan menggelar rapat lanjutan bersama enam Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait—meliputi Dinas Perikanan Kota dan Provinsi, PTSP, KSOP, BPJS, serta Disdukcapil.

Kedua legislator mendesak pemerintah segera membuka posko layanan jemput bola langsung di wilayah pesisir guna memfasilitasi perubahan data KTP hingga penerbitan Kartu Kusuka dan rekomendasi BBM secara terpadu.

“Kita akan ajak semua instansi terkait untuk turun langsung ke lokasi guna melayani pembuatan izin kartu nelayan secara cepat dan tepat, sehingga persoalan rekomendasi BBM bagi nelayan ini bisa segera tuntas,” ujar Simon.

Di samping pembenahan administrasi kartu nelayan, DPRD turut meminta Dinas Perikanan Provinsi Kalimantan Utara menyusun kajian skema zonasi pengambilan BBM agar antrean tidak menumpuk di satu titik, sekaligus mendesak pemilik SPBU segera mengevaluasi perilaku operator yang dinilai belum menjalankan Standar Operasional Prosedur (SOP) secara santun. (dy) ***

error: Content is protected !!