TARAKAN, Maqnaia – DPRD Kota Tarakan menyoroti ketimpangan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi bagi nelayan lokal di wilayah pesisir serta kualitas pelayanan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Persoalan ini mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama PT Pertamina Patra Niaga Tarakan, pengelola seluruh SPBU, UPT Perikanan Pemprov Kalimantan Utara, Satpol PP, dan Bagian Ekonomi Pemkot Tarakan, Senin (16/11/2026).

Ketua Komisi II DPRD Tarakan, Simon Patino, mengungkapkan terdapat dua fokus utama evaluasi dalam pertemuan tersebut, yakni buruknya kepatuhan operator SPBU terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) dan sulitnya akses BBM bersubsidi bagi nelayan di kawasan Tanjung Batu, Tanjung Pasir, serta Pantai Amal.

“Untuk operator yang pelayanannya kurang maksimal, kita harap ini segera diperbaiki dan kita sampaikan langsung kepada pemilik SPBU. Jangan sampai terjadi lagi pelayanan yang kurang santun seperti yang ramai di media sosial maupun yang sempat dialami oleh salah satu anggota dewan,” tegas Simon usai rapat.

Terkait distribusi solar dan pertalite bersubsidi, DPRD menemukan ironi penyerapan kuota di SPBU wilayah pesisir. Berdasarkan data pengelola SPBU Tanjung Batu yang dipaparkan dalam rapat, serapan BBM oleh nelayan lokal setempat baru mencapai kisaran 40 persen. Sementara 60 persen sisanya justru diakses warga dari wilayah lain seperti Tarakan Barat dan Tarakan Tengah.

Anggota DPRD Tarakan dari Daerah Pemilihan (Dapil) Tarakan Timur, Asrin Saleh, menilai kondisi tersebut sangat bertolak belakang dengan tujuan awal pembangunan SPBU pesisir yang merupakan buah aspirasi masyarakat saat kunjungan Presiden Joko Widodo ke Tarakan pada 2023 lalu.

“Harapan kami ke depan, dengan adanya SPBU di wilayah pesisir seperti Tanjung Pasir dan Tanjung Batu, seharusnya lebih memudahkan masyarakat nelayan setempat untuk mendapatkan BBM. Paling tidak masyarakat di sana diprioritaskan, karena kondisi saat ini kesenjangannya masih sangat jauh,” kata Asrin.

Selain memicu antrean panjang, penumpukan pembeli dari luar wilayah juga menimbulkan kecurigaan masyarakat. Dari hasil pemantauan lapangan, Asrin menemukan maraknya pengisian BBM menggunakan jerigen dan kendaraan roda empat (pengecap) di SPBU Tanjung Batu yang mengantongi surat rekomendasi resmi mengatasnamakan nelayan.

“Kami masih menyelidiki ke mana hasil BBM tersebut didistribusikan. Memang berdasarkan keterangan UPT Perikanan, surat rekomendasi itu diterbitkan atas permintaan nelayan, namun secara prinsip mereka memegang surat resmi sehingga SPBU tetap melayani. Ini yang harus kita benahi bersama agar kuota BBM benar-benar dinikmati nelayan lokal untuk melaut,” jelas politisi Partai Golkar tersebut.

Guna mengatasi ketimpangan distribusi, Simon Patino meminta Dinas Perikanan Provinsi Kalimantan Utara menyusun kajian skema zonasi pengambilan BBM berdasarkan wilayah tempat tinggal nelayan agar antrean tidak menumpuk di satu titik.

Di sisi lain, DPRD juga mengidentifikasi akar masalah sulitnya ratusan nelayan lokal mengurus surat rekomendasi BBM dari UPT Perikanan.

Selain faktor kesibukan melaut, nelayan terbentur rumitnya alur administrasi—mulai dari kewajiban memiliki Kartu Kusuka, kepesertaan BPJS, Nomor Induk Berusaha (NIB), hingga syarat perubahan status pekerjaan di KTP menjadi nelayan.

“Untuk mendapatkan Kartu Kusuka, syaratnya KTP harus berstatus nelayan terlebih dahulu. Alur ini yang sering tidak ketemu di lapangan,” ungkap Asrin.

Sebagai tindak lanjut, DPRD akan menggelar rapat lanjutan bersama enam Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait—di antaranya Dinas Perikanan Kota dan Provinsi, PTSP, Disdukcapil, BPJS, dan KSOP.

Kedua legislator tersebut mendesak pemerintah daerah segera membuka posko layanan jemput bola langsung di kawasan pesisir guna memfasilitasi pembuatan dokumen kependudukan hingga izin kartu nelayan secara cepat dan tepat. (dy) ***

error: Content is protected !!