TARAKAN, Maqnaia – Komisi II DPRD Kota Tarakan menyoroti kualitas pelayanan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) serta ketimpangan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi bagi nelayan lokal.
Hal ini mengemuka usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama PT Pertamina Patra Niaga Tarakan, pengelola seluruh SPBU di Tarakan, UPT Perikanan Pemprov Kalimantan Utara, Satpol PP, dan Bagian Ekonomi Pemkot Tarakan, Senin (16/11/2026).
Ketua Komisi II DPRD Tarakan, Simon Patino, mengungkapkan terdapat dua persoalan utama yang menjadi fokus evaluasi dalam pertemuan tersebut. Pertama, perilaku operator SPBU yang dinilai belum menjalankan Standar Operasional Prosedur (SOP) dengan baik. Kedua, sulitnya akses nelayan di wilayah Tanjung Batu dan Tanjung Pasir dalam memperoleh BBM bersubsidi.
“Untuk operator yang pelayanannya kurang maksimal, kita harap ini segera diperbaiki dan kita sampaikan langsung kepada pemilik SPBU. Jangan sampai terjadi lagi pelayanan yang kurang santun seperti yang ramai di media sosial maupun yang sempat dialami oleh salah satu anggota dewan,” tegas Simon usai rapat.
Terkait distribusi BBM bersubsidi jenis solar dan pertalite, Komisi II menemukan adanya ketimpangan penyerapan kuota di SPBU wilayah pesisir.
Berdasarkan data yang dipaparkan dalam rapat, SPBU di Tanjung Batu baru melayani sekitar 40 persen warga lokal Tanjung Batu dan Tanjung Pasir, sementara sisanya diakses oleh warga dari wilayah Tarakan Barat dan Tarakan Tengah.
Kondisi tersebut memicu penumpukan antrean yang panjang sekaligus menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat mengenai potensi penyimpangan distribusi.
Guna mengatasi hal ini, DPRD meminta Dinas Perikanan Provinsi Kalimantan Utara untuk menyusun kajian skema zonasi pengambilan BBM.
“Kita minta asas keadilannya. Saya minta Dinas Perikanan Provinsi membuat studi dan skenario bagaimana membagi pendistribusian BBM kepada nelayan sesuai wilayah. Misalnya, warga Tarakan Timur mengambil di SPBU Tanjung Pasir agar antrean tidak membludak,” ujar Simon.
Selain penataan zonasi, DPRD menemukan akar masalah sulitnya nelayan memperoleh rekomendasi BBM adalah ketiadaan kartu nelayan akibat kesibukan melaut.
Sebagai tindak lanjut, DPRD akan menggelar rapat lanjutan bersama enam Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait—meliputi Dinas Perikanan Kota dan Provinsi, PTSP, KSO, BPJS, serta Disdukcapil—untuk merumuskan mekanisme pelayanan jemput bola.
“Kita akan ajak semua instansi terkait untuk turun langsung ke lokasi guna melayani pembuatan izin kartu nelayan secara cepat dan tepat, sehingga persoalan rekomendasi BBM bagi nelayan ini bisa segera tuntas,” pungkasnya. (dy) ***

