TANJUNG SELOR, Maqnaia – Anak yang memerlukan perlindungan khusus tidak boleh kehilangan hak mendapatkan layanan hanya karena lemahnya koordinasi antarpihak. Karena itu, penanganan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) di Kalimantan Utara (Kaltara) dinilai membutuhkan sinergi kuat antara pemerintah, lembaga penyedia layanan, dan masyarakat.

Anggota Komisi IV DPRD Kaltara, Rahman, menegaskan perlindungan anak tidak bisa dibebankan kepada satu institusi semata. Setiap pihak memiliki peran dan tanggung jawab yang saling melengkapi, mulai dari mendeteksi persoalan, memberikan pendampingan hingga memastikan kebutuhan anak terpenuhi.

“Ini bukan pekerjaan satu pihak. Pemerintah punya kewenangan, lembaga layanan punya fungsi masing-masing, dan masyarakat juga punya peran dalam melihat persoalan anak di lingkungannya,” ujarnya.

Menurut Rahman, persoalan yang dihadapi anak dengan kebutuhan perlindungan khusus kerap memiliki kompleksitas tersendiri. Dalam kondisi tertentu, seorang anak tidak hanya membutuhkan pendampingan, tetapi juga pelayanan kesehatan, akses pendidikan, perlindungan sosial hingga dukungan terhadap kondisi keluarganya.

Situasi tersebut menuntut pola penanganan yang terintegrasi. Jangan sampai layanan diberikan secara parsial, sementara kebutuhan lain yang tidak kalah penting justru terabaikan. “Karena itu, penanganan anak harus dilakukan secara terintegrasi. Jangan sampai kebutuhan anak hanya ditangani dari satu sisi, sementara kebutuhan lainnya terabaikan,” katanya.

Politisi dari daerah pemilihan (Dapil) Nunukan ini juga menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas lembaga penyedia layanan dan aktivis perlindungan anak berbasis masyarakat. Pemahaman mengenai tugas, fungsi, serta mekanisme koordinasi dinilai menjadi faktor penting agar penanganan setiap kasus berjalan sesuai prosedur.

“Kalau ada persoalan, harus tahu siapa yang menangani dan ke mana harus dikoordinasikan. Jangan sampai anak justru tidak mendapatkan layanan karena masing-masing pihak tidak terhubung,” tegasnya.

Rahman menilai masyarakat memiliki posisi strategis dalam upaya perlindungan anak karena berada paling dekat dengan lingkungan tempat anak tumbuh dan berkembang. Keterlibatan masyarakat dapat membantu mempercepat identifikasi persoalan, sekaligus mendorong pelaporan melalui mekanisme resmi agar penanganan tidak merugikan anak.

Dia berharap, koordinasi lintas sektor dapat terus diperkuat dan berjalan secara berkelanjutan. Dengan sistem yang saling terhubung, setiap laporan dapat ditindaklanjuti oleh pihak berwenang dan anak memperoleh perlindungan sesuai kebutuhannya.

“Yang kita butuhkan adalah koordinasi yang berjalan. Masyarakat tahu harus melapor ke mana, lembaga layanan tahu apa yang harus dilakukan, dan pemerintah bisa memastikan penanganannya berjalan,” pungkasnya. (rsy/ez)

error: Content is protected !!