TARAKAN, Maqnaia – Pemerintah Kota Tarakan menyatakan kesepakatan dan dukungan penuh atas diajukannya Raperda tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) oleh DPRD Tarakan. Pemerintah memandang kejahatan narkotika sebagai ancaman serius yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat.
Walikota menilai bahwa peredaran gelap narkotika merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang tidak hanya merusak tatanan sosial, tetapi juga mengancam ketahanan keluarga dan menghancurkan masa depan generasi muda.
Terlebih, posisi geografis Kota Tarakan sebagai wilayah kepulauan dan kota transit di perbatasan Provinsi Kalimantan Utara memiliki tingkat kerawanan yang tinggi terhadap masuknya barang haram tersebut.
Oleh karena itu, strategi penanggulangan tidak bisa hanya berfokus pada penegakan hukum semata.
“Upaya penanggulangan narkotika tidak hanya bertumpu pada aspek penegakan hukum semata, melainkan memerlukan langkah-langkah preventif, deteksi dini, pemberdayaan masyarakat, serta layanan rehabilitasi medis dan sosial yang terintegrasi,” tegas Walikota.
Berpedoman pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permendagri Nomor 12 Tahun 2019, serta selaras dengan Visi Pembangunan Kota Tarakan Tahun 2025–2029, pemerintah mendukung penuh pembentukan Rencana Aksi Daerah (RAD P4GN), pembentukan tim terpadu, serta penguatan sinergi lintas sektor melibatkan BNN, kepolisian, TNI, lembaga pendidikan, hingga seluruh elemen masyarakat. (dy) ***

