TARAKAN, Maqnaia — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tarakan menggelar rapat paripurna penyampaian nota penjelasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) serta Prekursor Narkotika, Jumat (14/11/2026).

Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua Bapemperda DPRD Kota Tarakan, Harjo Solaika, regulasi ini dirancang untuk menopang visi Kota Tarakan tahun 2025–2029 menuju kota cerdas (smart city).

​Visi pembangunan Tarakan yang bertumpu pada sektor jasa, perdagangan, perikanan kelautan, dan ekonomi kreatif dinilai membutuhkan fondasi keamanan sosial yang kokoh serta sumber daya manusia (SDM) yang unggul.

​”Perlindungan terhadap masyarakat dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika merupakan bagian dari upaya dalam rangka untuk menjaga kualitas sumber daya manusia, kesehatan, serta masa depan generasi bangsa,” tegas Harjo Solaika di hadapan peserta sidang paripurna.

​Sebagai wilayah kepulauan dan kawasan perairan strategis dengan konektivitas perdagangan yang tinggi, Tarakan memiliki posisi vital sekaligus kerawanan terhadap jalur peredaran gelap narkotika. Melalui Raperda ini, pemerintah daerah diarahkan untuk membangun sistem pencegahan yang terencana dan berkelanjutan agar stabilitas kota tetap terjaga.

​Secara keseluruhan, Raperda P4GN ini memuat lima tujuan utama, mulai dari penyediaan landasan hukum fasilitasi pencegahan, peningkatan partisipasi masyarakat, penguatan koordinasi lintas instansi, optimalisasi deteksi dini serta rehabilitasi, hingga penciptaan lingkungan kota yang aman dan sehat.

​Landasan penyusunannya pun telah disesuaikan dengan tiga pilar utama:

  • ​Aspek Filosofis: Wujud tanggung jawab negara dalam melindungi masyarakat dan mewujudkan kesejahteraan umum sesuai amanat Pembukaan UUD 1945.
  • ​Aspek Sosiologis: Menjawab kerentanan geografis kepulauan dan melindungi kelompok produktif, khususnya generasi muda, dari dampak narkotika.
  • ​Aspek Yuridis: Mengacu pada UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Permendagri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi P4GN.

​”Keberadaan peraturan daerah ini diharapkan dapat memperkuat komitmen Pemerintah Kota Tarakan dalam membangun sistem pencegahan dan pemberantasan narkotika yang lebih terencana dan berkelanjutan,” imbuhnya.

​Setelah penyampaian nota penjelasan yang turut ditandatangani pimpinan dan anggota Bapemperda ini, raperda akan dibahas lebih lanjut melalui penyampaian pendapat pihak eksekutif pada rapat paripurna tahap berikutnya. (dy) ***

error: Content is protected !!