TARAKAN, Maqnaia — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tarakan menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian nota penjelasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) serta Prekursor Narkotika, Jumat (14/11/2026). Nota penjelasan ini disampaikan langsung oleh Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Tarakan, Harjo Solaika.
Dalam pemaparannya, Harjo menegaskan bahwa urgensi pembentukan regulasi ini berpijak pada tiga landasan utama, dengan penekanan khusus pada realitas sosiologis masyarakat Tarakan.
Dari sudut pandang sosiologis, Kota Tarakan diidentifikasi menghadapi tantangan kultural dan geografis yang kompleks. Sebagai wilayah kepulauan dan kawasan perairan strategis dengan mobilitas serta konektivitas yang tinggi, Tarakan memiliki tingkat kerawanan tersendiri terhadap masuknya jaringan peredaran gelap narkotika lintas wilayah.
Kondisi ini memicu kekhawatiran karena dampak penyalahgunaan narkotika telah merambah berbagai lapisan sosial, dengan generasi muda sebagai kelompok paling rentan.
Ancaman ini dinilai dapat merusak sendi-sendi ketahanan keluarga, melunturkan kualitas sumber daya manusia (SDM), hingga mengancam masa depan bangsa di tingkat lokal.
Oleh karena itu, kehadiran Raperda P4GN diposisikan sebagai instrumen perlindungan sosial untuk membangun perisai komunitas, meningkatkan partisipasi aktif masyarakat, serta mengoptimalkan upaya deteksi dini dan rehabilitasi berbasis lingkungan sosial yang aman dan sehat.
Selain aspek sosiologis, pembentukan regulasi ini juga diperkuat oleh dimensi filosofis dan yuridis:
• Aspek Filosofis: Regulasi ini merupakan wujud nyata tanggung jawab negara dan pemerintah daerah dalam melindungi segenap bangsa, menjaga kesehatan publik, serta mewujudkan kesejahteraan umum sesuai amanat Pembukaan UUD 1945.
• Aspek Yuridis: Penyusunan raperda berpedoman pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi P4GN.
Harjo memaparkan bahwa Raperda P4GN memiliki lima tujuan utama, yakni memberikan landasan hukum bagi pemda dalam memfasilitasi pencegahan, meningkatkan partisipasi masyarakat, memperkuat koordinasi lintas instansi, mengoptimalkan rehabilitasi, serta menciptakan lingkungan Kota Tarakan yang kondusif.
“Keberadaan peraturan daerah ini diharapkan dapat memperkuat komitmen Pemerintah Kota Tarakan dalam membangun sistem pencegahan dan pemberantasan narkotika yang lebih terencana dan berkelanjutan,” ujarnya di hadapan peserta sidang paripurna.
Lebih lanjut, substansi Raperda ini dinilai selaras dengan visi Kota Tarakan tahun 2025–2029 untuk mewujudkan kota cerdas (smart city) yang bertumpu pada sektor jasa, perdagangan, perikanan kelautan, dan ekonomi kreatif—sebuah visi yang hanya dapat tercapai jika masyarakatnya terbebas dari ancaman sosial narkotika.
Tahapan selanjutnya menempatkan raperda ini sebagai bahan bagi pihak eksekutif untuk menyampaikan pandangan pada rapat paripurna tahap berikutnya. Rapat paripurna ini turut ditandatangani oleh pimpinan serta anggota Bapemperda DPRD Kota Tarakan. (dy) ***

