TARAKAN, Maqnaia — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tarakan mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) daerah melalui penguatan pendidikan vokasi, pelatihan kerja, dan sertifikasi kompetensi. Langkah strategis tersebut menjadi salah satu poin krusial dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perlindungan Tenaga Kerja Lokal yang nota penjelasannya disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Tarakan pada Jumat (14/11/2026).

Nota penjelasan tersebut dibacakan langsung oleh Ketua Panitia Khusus (Pansus) Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Lokal sekaligus Ketua Komisi I DPRD Tarakan, Adyansa.

Ia menekankan bahwa penguatan kapasitas dan keahlian pekerja daerah sangat mendesak dilakukan untuk menjawab kesenjangan sosiologis antara pesatnya laju investasi dengan kesiapan maupun akses kerja bagi masyarakat lokal.

Melalui instrumen pendidikan vokasi dan sertifikasi yang terstandar, tenaga kerja lokal diharapkan mampu memenuhi kualifikasi tinggi yang dibutuhkan oleh sektor usaha dan industri yang masuk ke Tarakan.

“Peraturan daerah tentang perlindungan tenaga kerja lokal ini bukan dimaksudkan untuk membatasi investasi maupun menutup kesempatan bagi tenaga kerja dari luar daerah. Sebaliknya, pengaturannya diarahkan untuk menciptakan keseimbangan antara kebutuhan dunia usaha dan kesempatan masyarakat lokal dalam memperoleh pekerjaan secara adil dan terbuka,” tegas Adyansa di hadapan peserta sidang paripurna.

Selain menjembatani kebutuhan industri terhadap tenaga kerja yang kompeten, pembentukan regulasi ini juga berlandaskan pada amanat konstitusi, yakni Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 terkait hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.

“Pembangunan ekonomi dan investasi di daerah semestinya tidak hanya memberikan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus mampu membuka kesempatan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat,” imbuhnya.

Di samping fokus pada penciptaan SDM unggul dan tersertifikasi, Raperda ini turut menjamin perlindungan hak-hak dasar pekerja secara komprehensif, mulai dari jaminan sosial, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), pemenuhan hak pekerja perempuan, hingga perlindungan bagi penyandang disabilitas.

Melalui pengawalan regulasi ini, DPRD Kota Tarakan optimistis tenaga kerja lokal akan memiliki daya saing tinggi sehingga mampu menciptakan iklim investasi yang sehat, hubungan industrial yang harmonis, serta kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. (dy) ***

error: Content is protected !!