TARAKAN, Maqnaia – Pemerintah Kota Tarakan secara resmi menyatakan persetujuan dan dukungannya terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) usul inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tarakan.
Kedua Raperda tersebut mencakup Raperda tentang Perlindungan Tenaga Kerja Lokal serta Raperda tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN).
Persetujuan ini disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Tarakan dalam agenda penyampaian pendapat kepala daerah terhadap nota penjelasan dewan, Minggu (15/11).
Terkait Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Lokal, pemerintah menyambut positif inisiatif tersebut karena sejalan dengan semangat konstitusional Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945. Pemerintah menegaskan bahwa setiap investasi yang masuk ke Kota Tarakan harus memberikan dampak langsung bagi masyarakat setempat.
“Pertumbuhan ekonomi dan masuknya investasi di Kota Tarakan harus memberikan dampak berganda atau multiplier effect yang nyata bagi kesejahteraan masyarakat setempat, terutama melalui penyerapan tenaga kerja lokal,” ujar Walikota, dr. Khairul, M.Kes dalam rapat paripurna tersebut.
Momentum pembahasan regulasi ini dinilai sangat tepat menyusul disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan oleh DPR RI pada Oktober 2026 lalu.
Regulasi baru ini memuat 23 bab dan 313 pasal untuk menjawab tantangan masa depan pekerjaan (future of work). Pemerintah juga memastikan bahwa peraturan daerah ini disusun secara objektif dan proporsional.
“Pemerintah juga menggarisbawahi penegasan dewan perwakilan rakyat daerah bahwa rancangan peraturan daerah ini tidak dimaksudkan untuk menghambat iklim investasi maupun bersifat diskriminatif, melainkan menciptakan keseimbangan antara pelindungan tenaga kerja lokal dan kebutuhan kualifikasi dunia usaha,” jelasnya.
Sementara itu, terhadap Raperda P4GN, pemerintah memandang peredaran gelap narkotika sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang dapat merusak sendi kehidupan sosial dan mengancam ketahanan keluarga.
Mengingat posisi geografis Kota Tarakan sebagai wilayah kepulauan dan kota transit di perbatasan Provinsi Kalimantan Utara, tingkat kerawanan terhadap masuknya barang haram tersebut tergolong tinggi. Oleh karena itu, penanganannya memerlukan strategi yang menyeluruh.
“Upaya penanggulangan narkotika tidak hanya bertumpu pada aspek penegakan hukum semata, melainkan memerlukan langkah-langkah preventif, deteksi dini, pemberdayaan masyarakat, serta layanan rehabilitasi medis dan sosial yang terintegrasi,” tegasnya.
Di akhir penyampaiannya, Pemerintah Kota Tarakan menyerahkan sepenuhnya proses pembahasan kedua Raperda tersebut kepada mekanisme tata tertib di DPRD Kota Tarakan agar dapat berjalan efektif, terukur, dan selaras dengan kemampuan keuangan daerah. (dy) ***

