TANJUNG SELOR, Maqnaia – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara bersama DPRD Kaltara menyepakati arah kebijakan dan prioritas penggunaan anggaran daerah untuk tahun 2027. Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2027 dalam Rapat Paripurna ke-25 Masa Persidangan I Tahun 2026-2027, Senin (09/11/2026).
Penandatanganan dilakukan Wakil Gubernur Kaltara Ingkong Ala, S.E., M.Si., bersama pimpinan DPRD Kaltara. Kesepakatan ini menjadi pijakan bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan anggaran yang akan menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan pada tahun mendatang.
Wakil Gubernur Ingkong Ala menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kaltara yang telah terlibat dalam proses pembahasan hingga tercapainya kesepakatan tersebut. Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah dan legislatif menjadi bagian penting dalam memastikan kebijakan pembangunan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
Dalam arah kebijakan fiskal 2027, Pemprov Kaltara menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,6 persen. Untuk mencapai sasaran tersebut, anggaran daerah diarahkan pada sejumlah sektor strategis, terutama peningkatan iklim investasi, pengembangan sektor unggulan, penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta perluasan kesempatan kerja.
Selain mendorong pertumbuhan ekonomi, kebijakan belanja pemerintah juga diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat. Sektor pendidikan tetap menjadi perhatian melalui pemenuhan alokasi anggaran sesuai ketentuan mandatory spending. Sementara di bidang kesehatan, percepatan penanganan stunting menjadi salah satu prioritas yang membutuhkan dukungan program dan anggaran secara berkelanjutan.
Ingkong menilai, pembahasan KUA-PPAS tidak sekadar menjadi tahapan administratif dalam penyusunan APBD. Lebih dari itu, kesepakatan tersebut merupakan ruang untuk menyelaraskan kemampuan keuangan daerah dengan kebutuhan pembangunan, sehingga setiap kebijakan anggaran memiliki sasaran dan manfaat yang jelas.
Dalam rapat paripurna yang sama, DPRD Kaltara juga menuntaskan pembahasan tiga rancangan peraturan daerah (Ranperda). Ketiganya meliputi Ranperda Pengelolaan Barang Milik Daerah, Ranperda Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan, serta Ranperda Pengembangan Perbukuan dan Budaya Literasi.
Wakil Gubernur berharap, regulasi yang telah melalui pembahasan bersama legislatif tersebut dapat segera ditindaklanjuti dan diterapkan sesuai ketentuan. Keberadaan ketiga regulasi itu diharapkan memperkuat tata kelola pemerintahan, mendukung pembangunan sektor perkebunan, serta meningkatkan kualitas pendidikan dan budaya literasi di Kalimantan Utara. (*)
