TANJUNG SELOR, Maqnaia – Perusahaan perkebunan yang beroperasi di Kalimantan Utara (Kaltara) didorong untuk lebih memperhatikan hak masyarakat sekitar, termasuk masyarakat hukum adat. Melalui Ranperda tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan, DPRD Kaltara memasukkan sejumlah ketentuan yang mengatur perlindungan masyarakat, kewajiban kemitraan kebun plasma, hingga pencegahan kerusakan lingkungan.
Rancangan regulasi tersebut disetujui DPRD Kaltara dalam Rapat Paripurna, Senin (09/11/2026). Persetujuan ini diharapkan menjadi landasan dalam membangun sektor perkebunan yang tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan kelestarian lingkungan.
Ketua Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Kaltara, Komaruddin, S.Kom., M.H., menjelaskan, pembahasan Ranperda telah berlangsung sejak Februari hingga November 2026. Selama proses tersebut, Pansus melakukan studi komparasi, harmonisasi bersama Kementerian Hukum, serta konsultasi dengan kementerian terkait di tingkat pusat.
Salah satu poin penting yang menjadi perhatian dalam pembahasan adalah perlindungan hak masyarakat lokal dan masyarakat hukum adat. Perusahaan perkebunan diwajibkan menghormati hak ulayat melalui proses musyawarah yang mengedepankan prinsip persetujuan tanpa paksaan.
Selain itu, regulasi tersebut juga mengatur kewajiban fasilitasi pembangunan kebun plasma atau kemitraan paling sedikit 20 persen bagi masyarakat di sekitar wilayah perkebunan.
Ketentuan ini diharapkan dapat memastikan masyarakat tidak hanya menjadi pihak yang berada di sekitar aktivitas industri perkebunan, tetapi juga memperoleh manfaat ekonomi dari pengembangan usaha tersebut.
Aspek lingkungan turut menjadi perhatian dalam Ranperda ini. Salah satu ketentuan yang dimuat adalah larangan membuka lahan dengan cara membakar. Kebijakan tersebut diarahkan untuk mencegah kerusakan lingkungan serta mengurangi risiko kebakaran lahan akibat aktivitas perkebunan.
Seluruh fraksi DPRD Kaltara menyatakan persetujuan terhadap Ranperda tersebut. Namun, persetujuan itu juga disertai sejumlah penekanan kepada Pemerintah Provinsi Kaltara agar implementasinya tidak berhenti pada pembentukan regulasi.
Pengawasan terhadap kepatuhan perusahaan, perlindungan lingkungan, pengembangan hilirisasi industri lokal, serta stabilitas harga komoditas perkebunan menjadi sejumlah hal yang perlu diperhatikan.
Dengan regulasi ini, DPRD berharap pembangunan perkebunan di Kaltara dapat memberikan manfaat lebih luas, terutama bagi masyarakat lokal dan pekebun, sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya alam daerah. (*)
