TANJUNG SELOR, Maqnaia – Pemerataan akses bahan bacaan dan penguatan budaya literasi menjadi salah satu fokus kebijakan pendidikan di Kalimantan Utara. DPRD Kaltara resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengembangan Perbukuan dan Budaya Literasi sebagai landasan untuk memperluas akses pengetahuan, termasuk bagi masyarakat di wilayah pedalaman, kepulauan, dan perbatasan, Selasa (10/10/2026).
Ketua Panitia Khusus (Pansus) IV DPRD Kaltara, Dr. H. Syamsuddin Arfah, S.Pd.I., M.Si., mengatakan regulasi tersebut disusun untuk menjawab tantangan pemerataan literasi di daerah yang memiliki kondisi geografis beragam.
Menurutnya, akses terhadap buku dan bahan bacaan berkualitas tidak boleh hanya terpusat di kawasan perkotaan. Masyarakat di wilayah terpencil, termasuk Krayan, juga harus memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh sumber pengetahuan.
Karena itu, Ranperda ini diharapkan menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam membangun ekosistem literasi yang lebih merata dan berkelanjutan. Tidak hanya menyediakan fasilitas membaca, tetapi juga memastikan ketersediaan bahan bacaan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat setempat.
Salah satu poin yang menjadi perhatian dalam regulasi tersebut adalah pengembangan buku teks bermuatan lokal. Materi bacaan diharapkan dapat memperkenalkan sekaligus memperkuat pemahaman generasi muda terhadap sejarah, budaya, bahasa daerah, dan kearifan lokal Kalimantan Utara.
Selain mendorong ketersediaan buku, regulasi ini juga memberikan ruang pembinaan bagi penulis, penerjemah, serta pelaku industri perbukuan lokal. Dengan demikian, pengembangan literasi tidak hanya bergantung pada pasokan buku dari luar daerah, tetapi turut mendorong tumbuhnya karya dan sumber bacaan yang lahir dari masyarakat Kaltara sendiri.
Meski telah disetujui, DPRD mengingatkan agar pelaksanaan regulasi tersebut tidak berhenti pada pembentukan aturan. Seluruh fraksi memberikan persetujuan dengan penekanan bahwa program pengembangan perbukuan dan budaya literasi harus terintegrasi dalam perencanaan serta penganggaran daerah.
Pengawasan terhadap implementasinya juga menjadi perhatian legislatif. Program literasi diharapkan menjangkau sekolah, perpustakaan desa, taman bacaan masyarakat, hingga lingkungan keluarga.
Dengan dukungan anggaran dan pelaksanaan yang terukur, Ranperda ini diharapkan menjadi pijakan untuk memperkecil kesenjangan akses pengetahuan ant wilayah sekaligus memperkuat kualitas sumber daya manusia di Kalimantan Utara. (*)
