TANJUNG SELOR, Maqnaia – Pengelolaan aset milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) didorong tidak hanya tertib secara administrasi, tetapi juga mampu memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). DPRD Kaltara menyetujui rancangan perubahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah setelah melalui pembahasan Panitia Khusus (Pansus) I.
Persetujuan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna melalui laporan Pansus I yang dibacakan Wakil Ketua Pansus I, H. Ladullah, S.H.I., Selasa (10/10/2026). Perubahan regulasi ini dinilai diperlukan untuk menyesuaikan ketentuan pengelolaan aset daerah dengan perkembangan peraturan perundang-undangan terbaru.
Dalam laporannya, Ladullah menjelaskan, pembaruan aturan diharapkan dapat menciptakan tata kelola aset yang lebih transparan, tertib, dan fleksibel. Selain memastikan aset pemerintah terkelola dengan baik, regulasi tersebut juga membuka peluang pemanfaatan barang milik daerah untuk meningkatkan PAD, tanpa mengesampingkan kepentingan pelayanan publik.
Pembahasan Ranperda ini telah berlangsung sejak Februari hingga November 2026. Selama proses tersebut, Pansus I melakukan serangkaian pembahasan dan konsultasi, termasuk dengan Kementerian Hukum Wilayah Kalimantan Timur serta Kementerian Dalam Negeri.
Seluruh fraksi DPRD Kaltara, yakni Gerindra, Golkar, Demokrat, PKS, Perjuangan Pembangunan Rakyat, serta gabungan PKB-NasDem-PAN, menyatakan persetujuan terhadap rancangan perubahan regulasi tersebut.
Meski memberikan persetujuan, DPRD turut menyampaikan sejumlah catatan yang harus menjadi perhatian pemerintah provinsi. Di antaranya percepatan sertifikasi aset daerah, transparansi dalam mekanisme penyewaan, serta penerapan harga sewa yang wajar sesuai ketentuan.
Pengawasan terhadap pemanfaatan aset juga diminta diperkuat. Hal ini untuk mencegah barang milik daerah terbengkalai atau tidak memberikan manfaat meskipun memiliki nilai ekonomi.
Pansus I juga merekomendasikan agar Pemprov Kaltara segera menyusun Peraturan Gubernur (Pergub) sebagai aturan teknis pelaksanaan Perda tersebut. Pemerintah daerah diminta lebih aktif mengidentifikasi aset yang belum dimanfaatkan atau berstatus idle.
Aset-aset tersebut diharapkan dapat dioptimalkan melalui skema penyewaan maupun kerja sama pemanfaatan yang sesuai ketentuan hukum. Dengan demikian, barang milik daerah tidak sekadar tercatat dalam administrasi pemerintah, tetapi juga dapat memberikan nilai tambah bagi keuangan daerah.
DPRD berharap perubahan regulasi ini menjadi momentum pembenahan pengelolaan aset sekaligus mendorong optimalisasi potensi pendapatan daerah di Kaltara. (*)
