TARAKAN, Maqnaia – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Pemadam Kebakaran (PMK) Kota Tarakan mendorong adanya penyelarasan dan penyesuaian standar operasional prosedur (SOP) penanganan kebakaran, khususnya Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat koordinasi serta menyamakan persepsi antar instansi di lapangan.
Kepala Satpol PP dan PMK Kota Tarakan, Sofyan, menjelaskan bahwa SOP untuk pemadaman kebakaran pada objek vital secara umum sudah terintegrasi. Namun, khusus kasus karhutla, diperlukan sinergi dan ruang diskusi bersama karena melibatkan banyak pihak.
“Untuk objek vital dan pemadaman umum SOP kita sudah terintegrasi. Namun terkait karhutla, kita perlu duduk satu meja untuk menyamakan persepsi. Sebab leading sector-nya ada di Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan BPBD,” ujar Sofyan saat diwawancarai usai menggelar rapat mitra bersama Komisi I DPRD Tarakan, Selasa (15/09).
Sofyan menekankan pentingnya respon cepat dan kecepatan laporan dalam SOP penanganan di lapangan. Menurutnya, pemantauan visual secara langsung sangat membantu mempercepat tindakan pemadaman sebelum api membesar dan meluas ke pemukiman warga.
Penyelarasan SOP ini mendesak dilakukan menyusul maraknya kejadian karhutla akibat kemarau panjang yang melanda Tarakan selama hampir tiga bulan terakhir. Di beberapa titik, seperti di daerah Persemaian dan Aki Balak, kobar api dilaporkan sempat membakar kebun warga dan hanya berjarak 30 meter dari area pemukiman.
“Saya berharap pelaku pembakaran hutan ditindak tegas. Bukan hanya merugikan lingkungan, tapi anak-anak kecil juga sakit akibat terpapar asap,” tegasnya.
Selain SOP, kelancaran penanganan kebakaran di lapangan juga dibatasi oleh kendala krisis air baku dan keterbatasan sarana prasarana (sarpras) armada.
Saat ini, pengisian air tangki utama masih mengandalkan pasokan dari Pertamina di Mako Kampung Satu yang hanya membutuhkan waktu di bawah 3 menit untuk kapasitas 10 ton air, berbanding jauh jika menggunakan pasokan sumur bor yang memakan waktu hingga 15 menit.
Guna mendukung efektivitas SOP penanganan di masa mendatang, pihak Damkar juga berencana mengusulkan perbaikan sarpras pendukung, termasuk efisiensi penampungan air hujan untuk menjaga ketersediaan pasokan air baku armada. (dy) ***
