TARAKAN, Maqnaia – Komisi 1 DPRD Kota Tarakan menekankan agar langkah efisiensi anggaran yang dialami Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Tarakan tidak mengorbankan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Hal ini disampaikan Ketua Komisi 1 DPRD Kota Tarakan, Adyansa, usai menggelar rapat kerja pembahasan APBD Perubahan bersama Disdukcapil di Gedung DPRD Tarakan, Senin (14/09/2026) di ruang rapat Komisi 1.
Adyansa menjelaskan, dalam pembahasan perubahan anggaran kali ini, Disdukcapil melakukan pergeseran alokasi dana operasional. Anggaran yang semula direncanakan untuk pengadaan alat rekam data seperti fingerprint dan scanner dialihkan untuk membeli mesin printer cetak KTP-el baru.
“Langkah ini diambil karena perangkat printer KTP yang ada saat ini sering rusak dan jumlahnya terbatas. Sementara kebutuhan cetak dokumen seperti KTP dan Kartu Identitas Anak (KIA) sangat mendesak. Jadi dialihkan ke prioritas printer,” ujar Adyansa.
Meski memahami keputusan pergeseran anggaran tersebut, Komisi 1 tetap mendorong agar pengadaan alat rekam fingerprint dan scanner dapat diupayakan kembali pada kesempatan berikutnya.
Menurut Adyansa, kelengkapan sarana pendukung sangat vital agar proses pelayanan administrasi kependudukan tetap berjalan cepat dan tidak menumpuk.
Selain pergeseran belanja modal, anggaran Disdukcapil pada APBD Perubahan juga mengalami penyesuaian berupa pengurangan alokasi gaji pegawai.
Hal ini terjadi menyusul adanya sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Disdukcapil yang telah memasuki purna tugas atau pensiun di tahun berjalan. Pengurangan juga menyasar efisiensi biaya operasional, seperti anggaran perjalanan dinas pengambilan blanko KTP ke tingkat provinsi.
Adyansa mengingatkan bahwa Disdukcapil merupakan ruh dari pelayanan publik Pemerintah Kota Tarakan karena menyangkut kebutuhan mendasar warga sejak lahir hingga meninggal dunia. Oleh sebab itu, efisiensi anggaran tidak boleh dijadikan alasan untuk melambatkan layanan.
“Prinsipnya pelayanan publik nomor satu. Meskipun ada pengurangan dan efisiensi, pelayanan harus tetap cepat, gampang, dan ramah. Jangan sampai ada yang terhenti,” tegasnya.
Rapat kerja Komisi 1 DPRD Tarakan bersama mitra kerja ini dijadwalkan berlangsung hingga akhir pekan. Selain Disdukcapil, Komisi 1 juga menjadwalkan pembahasan anggaran bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya, seperti DPMPTSP, Disnaker, Satpol PP, Dinas Perkim, Kesbangpol, BKPSDM, Dinas Perpustakaan, hingga pihak kecamatan dan kelurahan se-Kota Tarakan. (dy/**)
