TANJUNG SELOR, Maqnaia – Pertumbuhan investasi di Kaltara menjadi perhatian DPRD Kaltara. Seiring masuknya berbagai proyek strategis dan berkembangnya sektor industri, pemda diminta memastikan perlindungan serta kepastian hak bagi tenaga kerja lokal semakin diperkuat.
Wakil Ketua DPRD Kaltara, H. Muhammad Nasir mengatakan, peningkatan aktivitas investasi harus berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah, khususnya para pekerja. Menurutnya, masyarakat Kaltara tidak boleh hanya menjadi penonton dalam geliat pembangunan ekonomi yang terus berkembang.
“Investasi yang masuk harus memberikan manfaat bagi masyarakat lokal. Salah satunya melalui penyerapan tenaga kerja daerah serta perlindungan hak-hak pekerja sesuai aturan yang berlaku,” ujar Nasir.
Ia menilai, penguatan sistem hubungan industrial menjadi hal penting untuk menciptakan iklim kerja yang sehat antara perusahaan dan tenaga kerja. Salah satu langkah yang didorong DPRD Kaltara adalah pembentukan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) di Kaltara.
Menurutnya, keberadaan PHI akan memberikan kemudahan bagi pekerja maupun perusahaan dalam menyelesaikan persoalan ketenagakerjaan secara lebih cepat dan efektif.
“Ketika terjadi perselisihan hubungan industrial, penyelesaiannya akan lebih mudah jika ada lembaga yang berada di daerah. Ini memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi semua pihak,” katanya.
Ia menjelaskan, kondisi geografis Kaltara yang luas dengan wilayah perbatasan, pesisir, hingga kawasan industri membutuhkan sistem pelayanan hukum ketenagakerjaan yang lebih dekat dengan masyarakat.
Selain itu, DPRD juga mendorong peningkatan kualitas tenaga kerja lokal melalui pelatihan, sertifikasi serta penguatan kompetensi agar mampu bersaing dengan tenaga kerja dari luar daerah.
“Kita harus mempersiapkan tenaga kerja lokal agar memiliki kemampuan sesuai kebutuhan industri. Jangan sampai peluang kerja yang tersedia justru tidak bisa dimanfaatkan karena keterbatasan kompetensi,” jelasnya.
Nasir menegaskan, pembangunan ekonomi tidak hanya diukur dari besarnya investasi yang masuk, tetapi juga sejauh mana dampaknya dirasakan masyarakat.
“Investasi harus menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memberikan kontribusi terhadap kemajuan daerah,” tegasnya.
Ia berharap pemda, perusahaan, serikat pekerja dan seluruh pemangku kepentingan dapat terus membangun komunikasi agar hubungan industrial di Kaltara tetap kondusif.
“Dengan kerja sama yang baik, kita bisa menjaga pertumbuhan ekonomi sekaligus memastikan masyarakat lokal mendapatkan manfaat dari pembangunan,” pungkasnya. (win)
