Ilustrasi: AI
Penulis: Aang Gunaifi
OPINI, Maqnaia – Riuh kota dan hingar bingar pabrik selalu menghiasi kehidupan masyarakat Kelurahan Kampung Empat. Era 90-an, lokasi ini pernah menjadi primadona dalam produksi perikanan khususnya udang, tak ayal istilah “gagap udang” familiar dikalangan masyarakat saat itu. Memasuki tahun 2000-an kondisi ini berubah drastis dengan sulitnya memperoleh udang, bahkan hanya untuk umpan pancing. Hal ini tidak lepas dari perubahan tutupan lahan mangrove yang ada di kelurahan ini. Tidak produktifnya lahan menjadikan areal ini dikelola kembali oleh pemerintah sekitar.
Sugeng, Penyuluh Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Tarakan sekaligus Ketua Karang Taruna Kampung Empat melihat kondisi mangrove diatas tidak hanya sebagai permasalahan lingkungan, tetapi juga sebagai peluang dalam merehabilitasi kawasan, pengembangan ekonomi dan sosial di masyarakat. Program Kebun Bibit Rakyat (KBR) yang terdapat di Balai Pengelolaan Daerah aliran Sungai (BPDAS) pada tahun 2019, merupakan cikal bakal rehabilitasi mangrove dilakukan secara swakelola oleh Komunitas Masyarakat Konservasi.
Hingga Tahun 2026, telah dilakukan penanaman hingga 1 juta bibit pada areal Mangrove Edupark dengan luas 60 hektar. Keberhasilan penanaman pada lokasi ini terlihat dari teridentifikasinya berbagai jenis vegetasi penyusun formasi mangrove seperti Api-api, Bakau, Pidada, Tanjang, Nyirih, Bius dan lainnya.
Dampak dari mangrove yang disemai dan ditanam ini menjadikan berkah tersendiri. Di masyarakat, permintaan bibit guna rehabilitasi, CSR dan berbagai studi mengenai mangrove selalu ditujukan di lokasi ini. Selain itu, kesadaran masyarakat mengenai lingkungan mengantarkan Kelurahan Kampung Empat sebagai penerima Proklim Utama dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Tahun 2025. Dampak tidak langsung pun dirasakan masyarakat dengan hadirnya berbagai satwaliar seperti burung rangkong dan buaya serta mengurangi kebisingan akibat aktivitas pabrik.
Rehabilitasi mangrove bukan hal mudah bagi masyarakat, Sugeng mendapati tantangan mulai dari dinamika pada kelompok, kurangnya pengetahuan hingga perubahan kebijakan. Tantangan pada kelompok tidak lepas dari banyaknya kelompok dimasyarakat dan perbedaan pola pikir mengenai rehabilitasi mangrove. Sehingga pada 2026 hanya terdapat satu kelompok yaitu KMK Mandiri Maju.
Tantangan lain yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai pengaturan hidrologi (pasang surut air) pada areal tambak. Melalui pendampingan dan peningkatan masyarakat, tantangan ini perlahan sudah teratasi. Tantangan terakhir yaitu berkaitan dengan perubahan kebijakan, salah satunya perencanaan ruang daerah skala detil yang sedang disusun Kota Tarakan.
Melalui informasi berbagai studi, kondisi aktual lapangan dan peran aktif masyarakat, harapannya lokasi Mangrove Edupark dapat menjadi kawasan perlindungan setempat. Mangrove Lestari, Masyarakat Sejahtera! (*)
*Aang Gunaifi–KPH Tana Tidung
Editor: Dedy Syarkani
