TARAKAN, Maqnaia — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tarakan menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian jawaban anggota dewan lewat fraksi terhadap pendapat Walikota Tarakan tentang dua buah Raperda yang merupakan Raperda inisiatif dewan, Minggu (15/11).

Penyampaian pandangan fraksi tersebut diwakili oleh Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Tarakan, Harjo Solaika.

Dalam rapat yang dihadiri oleh unsur pimpinan dewan, perwakilan pemerintah kota, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) ini, ketujuh fraksi di DPRD Tarakan secara bulat menyatakan sepakat agar pembahasan kedua raperda inisiatif tersebut dilanjutkan ke tahap selanjutnya.

Adapun dua raperda inisiatif yang dibahas meliputi Raperda tentang Perlindungan Tenaga Kerja Lokal serta Raperda tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Terkait dengan Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Lokal, fraksi-fraksi dewan menekankan pentingnya regulasi ini untuk menjamin keadilan bagi masyarakat setempat. Menurut Harjo Solaika, pandangan fraksi menekankan agar pertumbuhan investasi dan perusahaan di Tarakan harus memberikan dampak positif yang nyata bagi warga lokal.

“Kami ingin masyarakat Kota Tarakan tidak hanya menjadi penonton di tengah pertumbuhan investasi, tetapi menjadi pelaku utama pembangunan dan menikmati hasil pembangunan itu secara adil,” ujar Harjo Solaika menyampaikan poin pandangan fraksi dalam rapat paripurna.

Fraksi-fraksi juga menyoroti permasalahan kerap masuknya tenaga kerja luar daerah meski pekerjaan tersebut tidak memerlukan keterampilan tingkat tinggi, sehingga keberadaan perda ini diharapkan mampu membuka peluang kerja yang lebih luas bagi warga Tarakan.

Sementara itu, untuk Raperda tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), para fraksi menilai posisi geografis Kota Tarakan sebagai wilayah kepulauan dan kota transit perbatasan dari negara tetangga sebelum disebarkan ke daerah lain menuntut perhatian yang sangat serius.

Perang melawan narkoba dipandang sebagai harga mati demi menyelamatkan masa depan generasi muda dan ketahanan keluarga.

“Persoalan narkotika bukan semata-mata persoalan hukum dan keamanan, melainkan juga persoalan sosial, kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan ketahanan keluarga,” tegas Harjo Solaika mengutip pandangan fraksi.

Dalam kesempatan tersebut, DPRD Tarakan juga mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat sinergi dengan instansi penegak hukum, kepolisian, BNNK, hingga badan intelijen guna mencegah peredaran narkotika sejak dini.

Menutup rangkaian rapat paripurna, Harjo Solaika menegaskan kembali bahwa keberpihakan kepada rakyat harus selalu menjadi ruh dalam setiap kebijakan pembangunan daerah.

“Keberhasilan pembangunan bukan hanya dilihat dari megahnya pembangunan fisik atau tingginya angka pertumbuhan ekonomi, tetapi dari seberapa besar pemerintah mampu menghadirkan keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan bagi rakyatnya,” pungkas Harjo Solaika.

Dengan diterimanya tanggapan dan persetujuan dari seluruh fraksi, maka pembahasan kedua raperda inisiatif DPRD Kota Tarakan ini resmi disepakati untuk dilanjutkan ke tahap pembentukan peraturan selanjutnya. (dy) ***

error: Content is protected !!