Deddy Sitorus, Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan.

JAKARTA, Maqnaia — Dinamika politik nasional diwarnai oleh pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya sebagai Wakil Presiden RI periode 2024–2029. Di sisi lain, PDI Perjuangan menegaskan posisinya agar tidak dikaitkan dengan polemik pergantian kekuasaan yang tengah bergulir.

Pada Kamis (12/11/2026), Gibran mendatangi Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, sekitar pukul 11.50 WIB. Dalam pertemuan selama kurang lebih 20 menit dengan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Gibran menyerahkan langsung surat pernyataan berhenti dari jabatannya atas permintaan sendiri.

Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, membenarkan penerimaan surat tersebut. Ia menyatakan bahwa MPR selanjutnya akan menggelar rapat gabungan untuk membahas dan menindaklanjuti permohonan pengunduran diri ini sesuai mekanisme serta ketentuan konstitusional yang berlaku.

Menanggapi situasi tersebut, Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Deddy Yevri Sitorus, meminta publik agar tidak menyeret partainya ke dalam polemik kemungkinan pergantian Wakil Presiden.

Melalui pernyataan di akun pribadinya pada hari yang sama, Deddy menegaskan bahwa mekanisme pengisian kekosongan jabatan telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undang.

Merujuk pada ketentuan Undang-Undang, Deddy menyebutkan bahwa calon pengganti harus berasal dari partai politik atau gabungan partai politik pengusung pada pilpres sebelumnya.

Ia juga mengimbau masyarakat untuk melihat kembali pihak-pihak yang melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) maupun Mahkamah Agung (MA) sebelum menghubungkan persoalan ini dengan PDIP.

Deddy turut menyoroti potensi bergulirnya Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di parlemen, menyusul putusan Mahkamah Agung terkait pembatalan Surat Keterangan (Suket) Penyetaraan Ijazah oleh Kemendikdasmen.

Menurutnya, situasi ini berpotensi membuka persoalan yang lebih luas jika terus dipaksakan, termasuk mengungkap hal-hal terkait penerbitan Suket dan PKPU yang disebutnya memiliki implikasi pidana.

Melihat berbagai kontroversi yang ada, Deddy berpandangan bahwa pengunduran diri merupakan opsi yang lebih baik ketimbang mempertahankan jabatan.

Ia pun mengajak seluruh pihak untuk mengakhiri perdebatan panjang ini dan kembali fokus pada persoalan yang lebih esensial bagi masyarakat, serta mengingatkan kembali pesan Bung Karno bahwa kekuasaan yang abadi hanyalah milik Tuhan. (dy) ***

error: Content is protected !!