SAMARINDA, Maqnaia — Kualitas data menjadi fondasi utama dalam mewujudkan layanan publik yang terintegrasi di Kalimantan Timur.
Hal ini mengemuka dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakor) Dinas Komunikasi dan Informatika se-Kalimantan Timur Tahun 2026 yang digelar di Samarinda, Kamis (23/4/2026).
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Timur, Mas’ud Rifai, menegaskan bahwa transformasi digital yang tengah didorong pemerintah daerah harus ditopang oleh data yang akurat, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Data berkualitas adalah kunci. Tanpa data yang akurat, layanan publik berpotensi tidak tepat sasaran. Karena itu, penguatan tata kelola data menjadi sangat penting dalam mendukung integrasi layanan,” ujarnya.
Menurutnya, setiap instansi saat ini telah memiliki data masing-masing, namun tantangan yang dihadapi adalah bagaimana memastikan data tersebut dapat terhubung dan dimanfaatkan secara bersama lintas sektor.
“Bukan hanya soal ketersediaan data, tetapi bagaimana data itu bisa saling terintegrasi, saling melengkapi, dan digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat,” jelasnya.
Mas’ud menambahkan, integrasi layanan publik tidak akan berjalan optimal tanpa didukung oleh sistem data yang kuat. Data yang tersebar dan tidak sinkron berisiko menimbulkan kebijakan yang tidak efektif, bahkan tumpang tindih program.
Dalam konteks tersebut, ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas instansi, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, sejalan dengan prinsip Satu Data Indonesia.
“Sinergi menjadi kunci. Setiap instansi tidak bisa berjalan sendiri. Kita harus memastikan data yang ada bisa menjadi satu rujukan bersama,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 menjadi momentum strategis untuk memperkuat basis data, khususnya dalam memetakan potensi dan struktur ekonomi daerah.
“Sensus Ekonomi 2026 akan memberikan gambaran utuh tentang kondisi ekonomi kita. Data ini nantinya menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih tepat dan terarah,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya dukungan dari berbagai pihak, termasuk peran Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menyosialisasikan pentingnya pendataan kepada masyarakat.
“Kami membutuhkan dukungan semua pihak agar masyarakat memahami bahwa data yang dikumpulkan bukan sekadar angka, tetapi menjadi dasar pembangunan yang akan kembali untuk kesejahteraan bersama,” ujarnya.
Melalui Rakor ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan di Kalimantan Timur memiliki kesamaan pemahaman bahwa integrasi layanan publik harus berjalan beriringan dengan penguatan kualitas data.
“Transformasi digital tidak cukup hanya dengan teknologi. Data yang benar, terintegrasi, dan dapat dipercaya adalah fondasi utamanya,” pungkasnya. (sef/pt/win)
