SAMARINDA, Maqnaia – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) menjadi isu strategis yang berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat. Tidak hanya meningkatkan biaya hidup rumah tangga, kondisi ini juga berimbas pada naiknya biaya operasional barang dan jasa serta mempengaruhi efisiensi penyelenggaraan pelayanan publik.
Situasi tersebut menunjukkan bahwa ketergantungan yang tinggi terhadap energi fosil masih menjadi tantangan besar yang harus dihadapi bersama. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah konkret untuk mengurangi ketergantungan tersebut melalui pemanfaatan energi alternatif yang lebih berkelanjutan.
Dalam konteks pembangunan nasional, Pemerintah Indonesia telah menempatkan energi transisi sebagai salah satu agenda strategis. Komitmen ini diwujudkan dari upaya peningkatan target bauran energi baru terbarukan dari tahun ke tahun.
Kepala BPSDM Kalimantan Timur, Nina Dewi, menegaskan bahwa pengembangan energi terbarukan merupakan langkah penting dalam mewujudkan kemandirian energi nasional.
“Target bauran energi baru terbarukan terus ditingkatkan, ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah untuk membangun sistem energi yang mandiri dan berkelanjutan,” ujarnya dalam sharing session bertajuk “BBM Naik, Saatnya Beralih Panen Surya sebagai Solusi Energi Hemat dan Masa Depan Indonesia.”, secara virtual, Selasa (7/4/2026)
Menurutnya, langkah ini penting agar Indonesia tidak terlalu rentan terhadap fluktuasi harga energi global. Salah satu potensi energi terbarukan yang sangat besar di Indonesia adalah energi surya.
Dengan potensi mencapai ribuan Gigawatt, energi surya menjadi peluang besar untuk dikembangkan. Namun pemanfaatannya saat ini dinilai masih belum maksimal. Oleh karena itu diperlukan pemahaman yang komprehensif, inovasi teknologi, serta dukungan kebijakan yang tepat agar potensi tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal.
Pemanfaatan panel surya kini semakin relevan, tidak hanya sebagai solusi efisiensi energi, tetapi juga sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan.
Selain itu, hadirnya berbagai regulasi terkait pembangkit listrik tenaga surya menjadi bukti bahwa arah kebijakan pemerintah semakin mendukung pengembangan energi alternatif di Indonesia.
Di sisi lain, pemahaman mengenai energi alternatif tidak hanya penting dari aspek teknologi, tetapi juga dari perspektif tata kelola pemerintahan, efisiensi anggaran, serta pelayanan keinginan publik. Aparatur sipil negara (ASN) dituntut untuk adaptif, inovatif, dan memiliki wawasan luas terhadap isu-isu masa depan, termasuk energi transisi.
Salah satu langkah sederhana yang telah diterapkan adalah pengaturan pola kerja yang lebih fleksibel, seperti penerapan kerja dari rumah pada hari tertentu. Kebijakan ini juga berkontribusi dalam penghematan energi, sekaligus menjadi bagian dari upaya mendukung efisiensi dan keinginan.
Kegiatan menghadirkan narasumber Kepala Lab Energi Terbarukan Departemen Teknik Nuklir & Teknik Fisika, Fakultas Teknik UGM Ahmad Agus Setiawan. (prb/ty/win)
