TANJUNG SELOR, Maqnaia – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan capaian kinerja yang positif sepanjang tahun 2025, sebagaimana tergambar dalam Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Berdasarkan data konsolidasi bersih semester II tahun 2025 dari Ditjen Dukcapil Kemendagri RI, jumlah penduduk Kalimantan Utara tercatat sebanyak 786.228 jiwa, terdiri dari 411.515 jiwa laki-laki dan 374.713 jiwa perempuan.
Pada indikator kinerja makro, sejumlah capaian menunjukkan tren yang menggembirakan. Indeks Pembangunan Manusia meningkat dari 73,41 pada tahun 2024 menjadi 74,04 pada tahun 2025 atau naik sebesar 0,63 poin. Angka kemiskinan berhasil ditekan dari 6,32 menjadi 5,54 atau turun sebesar 0,78 persen poin. Tingkat pengangguran juga menurun tipis dari 3,90 menjadi 3,85. Sementara itu, PDRB per kapita atas dasar harga berlaku meningkat dari 198,68 menjadi 208,21 atau meningkat 0,05 persen. Ketimpangan pendapatan turut membaik, ditunjukkan oleh penurunan rasio gini dari 0,264 menjadi 0,261.
Dalam urusan pelayanan dasar, sektor pendidikan menunjukkan capaian yang sangat baik. Partisipasi pendidikan menengah usia 16–18 tahun mencapai 108 persen, sementara partisipasi pendidikan khusus bagi anak penyandang disabilitas usia 4–18 tahun mencapai 131 persen. Kondisi sarana prasarana pendidikan juga terus ditingkatkan, dengan persentase toilet dalam kondisi baik sebesar 56 persen dan ruang kelas dalam kondisi baik sebesar 62 persen.
Pada sektor kesehatan, layanan rujukan semakin optimal dengan rasio daya tampung rumah sakit sebesar 1,40 dan seluruh rumah sakit rujukan provinsi telah terakreditasi paripurna (100 persen). Selain itu, pelayanan kesehatan bagi masyarakat terdampak krisis kesehatan akibat bencana maupun situasi kejadian luar biasa (KLB) telah mencapai 100 persen.
Di bidang pekerjaan umum, kondisi irigasi kewenangan provinsi mencapai 42,07 persen, sementara tingkat kemantapan jalan provinsi berada pada angka 47,66 persen. Upaya mitigasi bencana juga terus diperkuat, tercermin dari 33,57 persen kawasan permukiman rawan banjir yang telah terlindungi oleh infrastruktur pengendalian. Selain itu, tenaga kerja konstruksi bersertifikat mencapai 59,23 persen.
Pada sektor perumahan rakyat, seluruh warga korban bencana di tingkat provinsi telah memperoleh rumah layak huni (100 persen). Penanganan kawasan kumuh seluas 10–15 hektare juga terus dilakukan dengan capaian sebesar 16,96 persen.
Kinerja ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (Trantibumlinmas) juga menunjukkan hasil optimal. Seluruh dokumen kebencanaan telah ditetapkan dan berlaku (100 persen), serta penanganan pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana masing-masing mencapai 100 persen. Penegakan peraturan daerah dan kepala daerah tercatat sebesar 65 persen.
Pada urusan sosial, pemenuhan kebutuhan dasar kelompok rentan terus menjadi prioritas. Penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhannya mencapai 85,71 persen, anak terlantar 42,30 persen, lanjut usia terlantar 95,34 persen, serta gelandangan dan pengemis mencapai 100 persen. Selain itu, seluruh korban bencana dan penerima manfaat telah terpenuhi kebutuhan dasarnya (100 persen).
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-11 kalinya atas laporan keuangan tahun anggaran 2024. Capaian ini mencerminkan konsistensi dalam pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel selama lebih dari satu dekade.
Realisasi APBD Tahun Anggaran 2025 juga menunjukkan kinerja yang solid. Pendapatan daerah terealisasi sebesar Rp2.659.916.084.135,97 atau 86,39 persen, dengan PAD sebesar Rp820.541.233.428,97 (84,99 persen) dan pendapatan transfer sebesar Rp1.782.685.997.242,00 (85,79 persen). Sementara itu, belanja daerah terealisasi sebesar Rp2.642.584.709.046,98 atau 85,90 persen, yang terdiri dari belanja operasi sebesar Rp1.914.450.662.022,98 (87,24 persen), belanja modal sebesar Rp264.837.190.013,00 (72,88 persen), belanja tak terduga sebesar Rp27.366.035.761,00 (97,94 persen), serta belanja transfer sebesar Rp435.930.821.250,00 (88,86 persen).
Secara keseluruhan, berbagai capaian tersebut menunjukkan komitmen kuat Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat, serta tata kelola pemerintahan yang baik dan berkelanjutan di tahun 2025. (win)
