SAMARINDA, Maqnaia – Di tengah derasnya arus digitalisasi dan informasi di media sosial, peringatan Hari Pers Nasional (HPN) Tahun 2026 menjadi momentum refleksi bagi insan pers untuk meneguhkan kembali perannya sebagai penjaga kebenaran, penjernih informasi, sekaligus pilar demokrasi.
Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara masyarakat mengakses berita dan secara signifikan menggeser pola kerja jurnalistik. Informasi kini bergerak sangat cepat, namun kecepatan itu kerap diiringi dengan risiko misinformasi dan hoaks. Dalam situasi tersebut, pers dituntut tidak hanya adaptif terhadap inovasi, tetapi juga konsisten berpegang pada prinsip dasar jurnalistik: akurasi, independensi, dan keberimbangan.
Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) serta Kehumasan Diskominfo Kalimantan Timur, Irene Yuriantini, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat Hari Pers Nasional 2026 kepada seluruh insan pers khususnya di Kaltim.
Menurutnya, peran pers, khususnya dalam mendukung kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, memiliki posisi yang sangat strategis.
“Sejak dulu Pemprov Kaltim selalu menjalin kemitraan dan berkolaborasi dengan insan pers. Karena tanpa pers, masyarakat tidak akan mengetahui apa yang telah dan sedang dikerjakan pemerintah, termasuk program dan kebijakan yang telah dilaksanakan,” ujar Irene dalam acara Live Talkshow “Ngapeh Narsumber” bertema “Pers di Tengah Perubahan Zaman” yang disiarkan dari Studio 2 TVRI Kaltim, Senin (9/2/2026).
Irene menegaskan, hubungan yang baik antara pemerintah dan media merupakan kebutuhan bersama. Di era media sosial saat ini, tantangan yang dihadapi pemerintah pun semakin kompleks. Media, kata dia, sangat peka dan berperan aktif dalam mengawasi jalannya roda pemerintahan, termasuk setiap kebijakan yang diambil Pemprov Kaltim.
“Sekarang masyarakat juga semakin cerdas dan ingin tahu. Di sinilah peran media menjadi sangat penting, untuk memberikan edukasi dan informasi yang akurat sesuai fakta kepada publik,” jelasnya.
Meski informasi mengenai kinerja pemerintah telah banyak beredar di media sosial, Irene mengakui masih ada sebagian masyarakat yang belum sepenuhnya mengetahui apa saja yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Oleh karena itu, ia menilai peran pers tetap tidak tergantikan.
“Koreksi, saran, maupun kritik dari masyarakat tentu kami terima dan menjadi masukan agar pemerintah ke depan bisa bekerja lebih baik,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Bidang Kerja Sama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kalimantan Timur, Duito Susanto, menegaskan bahwa di tengah derasnya arus digitalisasi, pers harus tetap berpegang pada satu tujuan utama, yakni kepentingan publik.
“Pers, pada intinya, harus berdiri di atas etika, moral, dan integritas. Di tengah kebisingan informasi digital, pers adalah kompas yang menentukan arah agar masyarakat tidak tersesat,” ujarnya.
Ia menambahkan, pers berperan sebagai suara yang jujur dan penentu arah di tengah banjir informasi yang kerap membingungkan publik.
“Pers adalah penentu arah dan suara yang jernih di antara semua kebisingan yang ada,” pungkasnya.
Peringatan HPN 2026 sekaligus menjadi pengingat bahwa perubahan zaman bukanlah ancaman, melainkan peluang. Melalui pemanfaatan platform digital, penguatan jurnalisme multimedia hingga pengembangan data journalism, pers Indonesia diharapkan tetap relevan dan profesional. (win)
