TARAKAN, Maqnaia – Wali Kota Tarakan, Khairul, menepis kekhawatiran publik mengenai potensi beban utang daerah akibat pembangunan pusat pemerintahan baru di tengah efisiensi anggaran. Ia menjamin proyek mercusuar tersebut telah dihitung secara presisi sesuai dengan kemampuan pendapatan daerah.
Khairul merujuk pada rekam jejaknya di periode pertama yang justru berhasil melunasi utang warisan pemerintah sebelumnya hingga hampir Rp500 miliar, sembari tetap menyelesaikan proyek-proyek besar.
“Mudah-mudahan tidak meninggalkan utang. Buktinya periode lalu kami malah membayar utang periode sebelumnya sambil tetap membangun sekolah dan fasilitas publik. Semuanya kita hitung berdasarkan kemampuan keuangan daerah, selama tidak ada pemotongan dana transfer yang ekstrem,” tegas Khairul.
Menanggapi kritik dari mantan Wakil Wali Kota Effendi Djuprianto mengenai urgensi anggaran, Khairul menjelaskan bahwa pembangunan dilakukan secara bertahap dan telah melalui perhitungan matang. Ia memastikan tidak semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akan pindah sekaligus.
”Kita berhitung dengan anggaran, tidak jor-joran. Yang pindah tahap awal hanya Sekretariat Daerah, Rumah Jabatan, BKD, BPKAD, dan Inspektorat. OPD yang berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat tetap berada di lokasi saat ini,” jelasnya.
Ia juga menambahkan bahwa lahan seluas 30 hektar di Utara tersebut akan dikembangkan menjadi klaster perkantoran terpadu. Saat ini, instansi vertikal seperti Polres, Brimob, KPU, dan Bawaslu sudah mulai berproses, termasuk pembangunan Sekolah Rakyat senilai Rp230 miliar yang bersumber dari dana pusat. (*)
