TARAKAN, Maqnaia – Wali Kota Tarakan, Khairul, memberikan jawaban tegas terkait kritik atas pembangunan pusat pemerintahan baru di wilayah Tarakan Utara di tengah situasi efisiensi anggaran. Khairul menegaskan bahwa kebijakan ini bukan sekadar pemindahan kantor, melainkan strategi besar untuk pemerataan pembangunan dan memacu pertumbuhan ekonomi di wilayah Utara.
Menurut Khairul, selama ini pembangunan di Tarakan terkesan “berat sebelah” karena terkonsentrasi di wilayah Barat dan Tengah. Ia menyebut warga di wilayah Utara seringkali merasa terasing dari dinamika pembangunan kota.
“Kita ingin ada pemerataan. Selama ini pusat bisnis dan jasa ada di Tengah dan Barat. Nanti di Utara akan menjadi pusat pemerintahan, industri, dan pemukiman, sementara di Timur kita fokuskan untuk pendidikan dan pariwisata,” ujar Khairul kepada media, Jumat (06/2/2026).
Menanggapi kritik dari mantan Wakil Wali Kota Effendi Djuprianto mengenai urgensi anggaran, Khairul menjelaskan bahwa pembangunan dilakukan secara bertahap dan telah melalui perhitungan matang. Ia memastikan tidak semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akan pindah sekaligus.
“Kita berhitung dengan anggaran, tidak jor-joran. Yang pindah tahap awal hanya Sekretariat Daerah, Rumah Jabatan, BKD, BPKAD, dan Inspektorat. OPD yang berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat tetap berada di lokasi saat ini,” jelasnya.
Ia juga menambahkan bahwa lahan seluas 30 hektar di Utara tersebut akan dikembangkan menjadi klaster perkantoran terpadu. Saat ini, instansi vertikal seperti Polres, Brimob, KPU, dan Bawaslu sudah mulai berproses, termasuk pembangunan Sekolah Rakyat senilai Rp230 miliar yang bersumber dari dana pusat.
Terkait kekhawatiran akan beban utang daerah, Khairul optimis proyek dengan skema multi-years ini tidak akan meninggalkan beban finansial di akhir masa jabatan. Ia merujuk pada keberhasilan periode pertamanya yang mampu melunasi utang warisan pemerintahan sebelumnya sebesar hampir Rp500 miliar sambil tetap menjalankan pembangunan infrastruktur.
“Periode lalu kami bisa membangun banyak sekolah dan fasilitas publik tanpa meninggalkan utang, bahkan melunasi utang masa lalu. Semua sudah kita hitung berdasarkan kemampuan pendapatan daerah. Insya Allah, target kami awal 2028 Sekretariat Daerah sudah bisa pindah,” pungkasnya.
Rencananya, gedung-gedung pemerintahan yang ditinggalkan di wilayah Tarakan Tengah dan Barat nantinya akan disewakan kepada pihak swasta untuk dialihfungsikan menjadi hotel atau pusat perbelanjaan guna menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD). (*)
