TARAKAN, Maqnaia – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Tarakan menghadirkan dua calon kepala daerah, yakni calon Wali Kota Tarakan, dr. Khairul, M.Kes, dan calon Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. Yansen Tipa Padan, M.Si, dalam dialog bersama ratusan warga di salah satu posko pemenangan di Jalan Kusuma Bangsa, Tarakan Timur, Kota Tarakan, Jumat (27/09/2024).
Ketua DPC PKB Tarakan, Ahmad Usman, S.H, mengungkap jika dialog ini juga menjadi sarana bagi PKB mengulas gagasan yang dielaborasi bersama Khairul dan Yansen TP.
“Kami menitipkan gagasan kami, terkait persoalan yang ditemui di masyarakat. Misalnya pada masyarakat perikanan, baik harga hingga produksi. Setelah kami buka regulasi, kewenangan pemerintah provinsi sangat luas. Sementara kota sifatnya terbatas, seperti pembudidayaan skala kecil kecil, masih dalam kota. Itu yang kami tegaskan juga ke masyarakat mengenai UU 23. Pemasarannya juga demikian, promosi perdagangan ekspor pemerintah provinsi berkewenangan, bahkan sampai pasar luar negeri. Tapi kita harapkan kota dapat berkolaborasi. Itu yang kami sampaikan dalam gagasan kami,” ulas Ahmad Usman.
Menurutnya, sejumlah investor sangat tertarik masuk Kaltara. Hanya tidak disambut oleh pemerintah. “Kami mengkaji hal ini, sangat memungkinkan. Ada faktanya. Ada yang melakukan ini. Nah, maka itu kami sampaikan bahwa ada pemerintah yang memang punya kewenangan mengelola hal ini. Khususnya pemerintah provinsi,” imbuhnya.
Calon Wali Kota Tarakan, dr. Khairul, M.Kes, mengungkap jika gagasan yang disampaikan PKB sangat relevan dengan kondisi. Utamanya pada hal-hal yang menyangkut kewenangan pemerintah secara berjenjang.
Khairul mencontohkan soal pertambakan dan jalan. “Ada yang berpendapat semua hal ini urusan pemerintah kota. Sama juga dengan penerimaan peserta didik baru. Misalnya SMA, itu kewenangan pemerintah provinsi atau gubernur. Masalah ini bisa selesai kalau sinergi,” ujarnya.
Menurut Khairul, harmonisasi pemerintah kota dan provinsi menjadi penting. Selain kewenangan, agar program di dua tingkatan pemerintahan dapat berjalan paralel.
“Bahwa ada tata kelola yang perlu kita perbaiki. Dalam janji politik kami, ada perikanan dan kelautan. Harus kita konek dengan pemerintah provinsi. Kami juga mendorong seperti pembangunan cold storage. Harus ada upaya jangka pendek. Misalnya subsidi benih dan pupuk. Diasuransikan ketenagakerjaan. Harus linear antara pemkot dan pemerintah provinsi. Bukan waktunya saling menyalahkan. Tapi kita harus duduk, mencari jalan untuk masyarakat,” jelasnya.
Sementara, calon Gubernur Kaltara, Dr. Yansen TP, M.Si, mengatakan pilkada bukan soal menang atau kalah. Melainkan, bagaimana merebut hati rakyat. “Jangan lagi bicara kotak kosong. Kotak kosong tak ada visi misinya, tak ada programnya,” pesannya.
Sebagai salah satu orang yang terlibat dalam pembentukan Kalimantan Utara, Yansen mengharapkan ada regenerasi kepemimpinan. Sosok putra daerah seperti dr. Khairul pun dinilai merupakan calon pemimpin Kaltara berikutnya di tahun 2029.
Menurut Yansen, kabupaten/kota adalah pilar provinsi. Provinsi dan kabupaten/kota harus satu garis lurus dalam kebijakan. Karena itu ia menegaskan pentingnya membangun sinergi dan harmonisasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten kota.
“Bagaimana menata kelola pemerintahan yang baik. Kalau tidak dikelola dengan baik, pasti tak berhasil. Tujuan sama, kenapa berselisih, bertentangan. Ini fenomena yang terjadi beberapa tahun terakhir,” kata Yansen.
“Saya sepakat dengan PKB, ini momentum bagi Kalimantan Utara. Kita harus bersama, melibatkan seluruh tokoh masyarakat membangun Kaltara” tandasnya. (dd)
