TARAKAN, Maqnaia – Kawasan Internasional Industri Hijau (KIHI) di Mangkupadi-Tanah Kuning Kabupaten Bulungan diperkirakan akan mulai beroperasi di tahun 2026 mendatang.
Kehadiran KIHI atau masih akrab disebut KIPI (Kawasan Industri Pelabuhan Internasional) ini diharapkan akan membawa berkah bagi perekonomian di Kalimantan Utara utamanya soal penciptaan lapangan kerja.
Menyambut akan beroperasinya KIPI tersebut, Anggota Komisi 2 DPRD Kalimantan Utara lantas menyampaikan sejumlah atensi di antaranya terkait pelibatan dunia usaha dan masyarakat hingga soal lingkungan dan agraria.
“Kami beberapa minggu lalu memang ke KIPI dengan Bapenda melihat potensi di KIPI disektor yang bisa dijadikan retribusi pajak. Karena kami di Komisi 2 mencari opsi-opsi dalam meningkatkan PAD,” ujar Komarudin saat diwawancarai, Jumat, 21 November 2025.
Legislator PAN asal Tarakan itu meminta agar kedepan seluruh perusahaan besar di KIPI lebih banyak melibatkan pengusaha-pengusaha daerah untuk menjadi rekanan atau merekrut lebih banyak tenaga kerja asal Kaltara agar bisa bekerja di dalam KIPI itu sendiri.
“Kami berharap kedepan harus cukup banyak pengusaha-pengusaha atau potensi orang daerah untuk masuk ke dalam untuk mengerjakan beberapa project yang sekiranya berdasarkan kemampuannya,” pinta Komarudin.
Mantan Ketua KNPI Kaltara itu tak ingin, warga di wilayah Kaltara justru tidak mendapatkan tempat untuk bisa bekerja di dalam.
“Karena ini kan tahap yang sekarang sampai di akhir itu nanti kan cukup besar untuk penyerapan tenaga kerja dan sebagainya. Itu yang kita dorong dari DPRD termasuk UMKM nya dan sebagainya akan hidup kembali,” tuturnya.
Tak sampai disitu, politisi berdarah Jawa ini memberi atensi agar seluruh perusahaan yang berdiri memastikan lahan yang diduduki telah clear secara administratif dan hukum guna terhindar dari potensi konflik dengan masyarakat lokal.
“Perusahaan sebelum melakukan pembuatan pabrik dan lain sebagainya harus dipastikan dulu lahan yang dipakainya harus clean & clear dulu,” ujarnya.
“Jangan sampai nanti diperjalanan sehingga banyak yang terjadi konflik-konflik agraria itu karena diperusahaan itu kadang kala dari awal tahapannya diawal itu tidak clear & clean dulu berkaitan dengan penyediaan lahan dan lain sebagainya,” lanjutnya.
Menurutnya, kalau dari sisi pemerintah, ketika investasi itu berdiri pasti dari faktor pendukung lain dari pemerintah akan mensupport untuk infrastrukturnya dan hal lain yang dibutuhkan investor.
“Harus ada tahapannya sosialisasi ke masyarakat jangan masyarakat tidak mendapatkan informasi secara utuh,” tutupnya. (Adv/Syr)
