SAMARINDA, Maqnaia – Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) patut berbangga karena telah menduduki peringkat kedua nasional dalam Indeks Ketahanan Pangan (IKP) tahun 2025 dengan kategori Sangat Tahan (nilai 80,82). Namun, capaian ini ternyata menyimpan “kelemahan” yang perlu disikapi serius.
Fakta tersebut diungkap dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Ketahanan Pangan bertema “Kaltim Menuju Swasembada Pangan” yang digelar di Ruang Ruhui Rahayu Kantor Gubernur Kaltim pada Rabu, (1/10/2025).
Wakil Gubernur (Wagub) Kaltim, Seno Aji menegaskan bahwa Kaltim harus segera mewujudkan kemandirian pangan. Ia menargetkan Kaltim mampu mencapai swasembada beras pada 2026.
Meskipun Kaltim mendapat peringkat tinggi secara nasional, Wagub Seno Aji dengan tegas menyebut indeks tersebut “semu”.
“Indeks ketahanan pangan kita ini nomor 2 se-Indonesia, paling top. Tapi indeks ini adalah semu. Artinya, seolah-olah kita berjaya, seolah-olah kita hebat, namun pada kenyataannya kita sangat membutuhkan pasokan pangan dari luar,” ujar Seno Aji.
Kelemahan ini terbukti saat Kaltim sempat diuji dengan isu beras oplosan. “Kemarin kita sudah dicoba dengan adanya indikasi beras oplosan. Dalam waktu seminggu kita sudah kelabakan. Semuanya bingung, tidak ada beras di mana-mana. Nah, ini menunjukkan bahwa sebenarnya ketahanan pangan kita ini ringkih (rapuh), kita tidak sehat,” tegasnya.
Untuk mengejar kemandirian pangan, Pemprov Kaltim telah serius mengembangkan kawasan sentra produksi terpadu, modern, dan berkelanjutan di beberapa lokasi prioritas. Di antaranya di Kabupaten Paser, Penajam Paser Utara (PPU), Kutai Kartanegara (Kukar), Mahakam Ulu, Kutai Barat (Kubar), dan Berau.
Upaya pemerintah dalam menggenjot produksi pangan mulai menunjukkan hasil signifikan. Wagub Seno Aji memaparkan adanya lonjakan produksi gabah kering Kaltim. Dari sekitar 230 ribu ton per tahun menjadi 305 ribu ton per Agustus 2025.
Dengan hasil tersebut, ia memprediksi total produksi gabah kering Kaltim bisa mendekati 400 ribu ton hingga akhir tahun 2025.
Seno Aji mendorong semua pihak, terutama Pemerintah Kabupaten/Kota, untuk ambil bagian dalam mengembangkan lahan pertanian. Dirinya juga menekankan perlunya koordinasi optimalisasi lahan, bantuan alat mesin pertanian (alsintan), dan pupuk bagi para petani di daerah. (KRV/pt/win)
