TARAKAN, Maqnaia – Komisi II DPRD Kota Tarakan melayangkan teguran keras kepada para pengelola Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) terkait buruknya kualitas pelayanan operator di lapangan. Pasalnya, persoalan sikap petugas pengisian bahan bakar yang dinilai tidak santun sempat ramai menjadi sorotan di media sosial, bahkan dialami langsung oleh salah satu anggota dewan.
Evaluasi pelayanan publik tersebut mencuat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar DPRD bersama PT Pertamina Patra Niaga Tarakan, seluruh pengelola SPBU se-Tarakan, UPT Perikanan Pemprov Kalimantan Utara, Satpol PP, serta Bagian Ekonomi Pemkot Tarakan, Senin (16/11/2026).
Ketua Komisi II DPRD Tarakan, Simon Patino, menegaskan bahwa perilaku operator SPBU yang belum menjalankan Standar Operasional Prosedur (SOP) dengan baik menjadi salah satu dari dua persoalan krusial yang disoroti dewan dalam pertemuan itu.
“Untuk operator yang pelayanannya kurang maksimal, kita harap ini segera diperbaiki dan kita sampaikan langsung kepada pemilik SPBU. Jangan sampai terjadi lagi pelayanan yang kurang santun seperti yang ramai di media sosial maupun yang sempat dialami oleh salah satu anggota dewan,” tegas Simon usai rapat.
Selain mendesak pembenahan internal di tingkat operator SPBU, Komisi II juga mengevaluasi ketimpangan distribusi BBM bersubsidi jenis solar dan pertalite di kawasan pesisir.
Berdasarkan data dalam rapat, serapan kuota di SPBU Tanjung Batu baru menyentuh angka 40 persen bagi warga lokal Tanjung Batu dan Tanjung Pasir, sementara sisanya diakses warga dari Tarakan Barat dan Tarakan Tengah.
Kondisi tersebut kerap memicu penumpukan antrean yang panjang sekaligus memunculkan kecurigaan masyarakat mengenai potensi penyimpangan distribusi.
Sebagai langkah antisipasi, DPRD meminta Dinas Perikanan Provinsi Kalimantan Utara menyusun kajian skema zonasi pengambilan BBM berdasarkan wilayah tempat tinggal nelayan.
Di samping itu, dewan juga akan menggelar rapat lanjutan bersama enam Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait—yakni Dinas Perikanan Kota dan Provinsi, PTSP, Disdukcapil serta KSOP dan BPJS untuk merumuskan layanan jemput bola pembuatan kartu nelayan agar akses rekomendasi BBM warga pesisir segera tuntas. (dy) ***

