TARAKAN, Maqnaia — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tarakan menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian nota penjelasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) serta Prekursor Narkotika, Jumat (14/11/2026). Nota penjelasan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Tarakan, Harjo Solaika.
Dalam pemaparannya, Harjo Solaika menjelaskan bahwa pembentukan Raperda P4GN dilandasi oleh tiga aspek utama, yakni filosofis, sosiologis, dan yuridis. Dari aspek filosofis, regulasi ini merupakan wujud nyata tanggung jawab negara dan pemerintah daerah dalam melindungi masyarakat serta mewujudkan kesejahteraan umum sesuai amanat Pembukaan UUD 1945.
“Perlindungan terhadap masyarakat dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika merupakan bagian dari upaya dalam rangka untuk menjaga kualitas sumber daya manusia, kesehatan, serta masa depan generasi bangsa,” ujar Harjo Solaika di hadapan peserta sidang paripurna.
Dari aspek sosiologis, Kota Tarakan diidentifikasi memiliki karakteristik geografis sebagai wilayah kepulauan dan kawasan perairan strategis yang memiliki konektivitas tinggi, sehingga memiliki kerawanan tersendiri terhadap peredaran gelap narkotika.
Kondisi ini dinilai memerlukan perhatian khusus karena penyalahgunaan narkotika dapat menyasar berbagai kelompok masyarakat, terutama generasi muda.
Sementara itu, dari aspek yuridis, penyusunan raperda ini berpedoman pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi P4GN.
Harjo juga memaparkan lima tujuan utama pembentukan Raperda P4GN, di antaranya memberikan landasan hukum bagi pemda dalam fasilitasi pencegahan, meningkatkan partisipasi masyarakat, memperkuat koordinasi lintas instansi, mengoptimalkan deteksi dini dan rehabilitasi, serta menciptakan lingkungan Kota Tarakan yang aman dan sehat.
“Keberadaan peraturan daerah ini diharapkan dapat memperkuat komitmen Pemerintah Kota Tarakan dalam membangun sistem pencegahan dan pemberantasan narkotika yang lebih terencana dan berkelanjutan,” tambahnya.
Selain itu, substansi Raperda ini dinilai sejalan dengan visi Kota Tarakan tahun 2025–2029 untuk mewujudkan kota cerdas (smart city) yang bertumpu pada sektor jasa, perdagangan, perikanan kelautan, dan ekonomi kreatif.
Setelah penyampaian nota penjelasan ini, mekanisme selanjutnya menempatkan raperda tersebut sebagai bahan bagi pihak eksekutif untuk menyampaikan pendapat pada rapat paripurna tahap berikutnya.
Rapat paripurna ini turut ditandatangani oleh pimpinan serta anggota Bapemperda DPRD Kota Tarakan. (dy) ***
