TANJUNG SELOR, Maqnaia – Penerapan tarif baru Angkutan Sewa Khusus (ASK) atau transportasi online di Kalimantan Utara masih menghadapi sejumlah penyesuaian. Meski beberapa aplikator telah menerapkan ketentuan tarif sesuai kebijakan pemerintah daerah, Maxim masih meminta kajian lebih lanjut, terutama terkait pemberlakuan jarak minimum perjalanan tiga kilometer.
Persoalan tersebut dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPRD Kaltara bersama Dinas Perhubungan (Dishub) Kaltara, perwakilan aplikator, komunitas pengemudi ojek online (ojol), serta instansi terkait lainnya. Rapat dipimpin Ketua Komisi III DPRD Kaltara, Jufri Budiman, S.Pd., Selasa (27/10/2026).
Dalam pembahasan itu terungkap, sejumlah aplikator seperti Gojek, Grab, Aspar, dan OKJek telah menyesuaikan sistem tarif mereka dengan ketentuan pemerintah daerah. Sementara Maxim masih melakukan komunikasi dengan pihak terkait untuk menyesuaikan sistem aplikasinya.
Kebijakan yang menjadi pembahasan mengacu pada SK Gubernur Kaltara Nomor 100.3.3.1/318/2026. Regulasi tersebut menetapkan Tarif Batas Bawah (TBB) sebesar Rp 6.300 per kilometer dan Tarif Batas Atas (TBA) Rp 8.200 per kilometer, dengan ketentuan jarak minimum tiga kilometer.
Kepala Dishub Kaltara, H. Idham Chalid, S.Pi., M.P., menjelaskan penetapan tarif telah mempertimbangkan Biaya Operasional Kendaraan (BOK) serta masukan dari kepolisian, asosiasi pengemudi, dan aplikator. Ketentuan jarak minimum juga mempertimbangkan kondisi geografis dan tingginya harga BBM eceran di sejumlah wilayah Kaltara.
Namun, perwakilan Maxim, Muhammad Rafi, menyampaikan bahwa penerapan tarif batas bawah, batas atas, dan jarak minimum secara bersamaan, ditambah potongan komisi aplikasi, berpotensi membuat tarif perjalanan jarak dekat mencapai sekitar Rp 22 ribu.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu diperhitungkan agar tidak mengurangi minat masyarakat menggunakan layanan transportasi online. Maxim mengusulkan agar ketentuan jarak minimum dievaluasi melalui survei kemampuan dan kemauan membayar masyarakat.
Di sisi lain, Ketua Asosiasi Driver Online (ADO) Kaltara, Simorangkir, berharap seluruh aplikator segera menjalankan ketentuan tarif yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Kebijakan tersebut dinilai penting untuk membantu pengemudi memenuhi biaya operasional kendaraan dan kebutuhan sehari-hari.
Rapat akhirnya menghasilkan kesepakatan bahwa Maxim akan menyampaikan hasil pembahasan kepada manajemen pusat untuk mempertimbangkan uji coba tarif sesuai aturan daerah selama satu hingga dua minggu. Dishub Kaltara juga akan membentuk tim kajian dalam waktu satu bulan guna mengukur kemampuan dan kemauan membayar masyarakat.
Hasil kajian tersebut diharapkan menjadi bahan evaluasi agar kebijakan tarif dapat mengakomodasi kepentingan pengemudi, aplikator, sekaligus daya beli pengguna jasa. (*)
