TANJUNG SELOR, Maqnaia – Arah kebijakan pembangunan Kalimantan Utara tahun 2027 mulai mendapat pijakan. DPRD Provinsi Kaltara bersama pemerintah daerah menyepakati Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2027, sekaligus menyetujui tiga rancangan peraturan daerah (Ranperda) dalam Rapat Paripurna ke-25 Masa Persidangan I Tahun 2026–2027, Senin (09/11/2026).
Kesepakatan anggaran tersebut menjadi salah satu tahapan penting sebelum penyusunan Rancangan APBD (RAPBD) 2027. Dokumen KUA-PPAS memuat arah kebijakan serta prioritas alokasi anggaran yang akan menjadi acuan pemerintah daerah dalam menentukan program pembangunan tahun mendatang.
Proses pembahasannya telah melibatkan DPRD melalui komisi-komisi dan Badan Anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Penandatanganan nota kesepakatan menandai selesainya tahapan pembahasan kebijakan anggaran tersebut. Paripurna dipimpin Ketua DPRD Kaltara H. Achmad Djufrie, S.E., M.M., didampingi Wakil Ketua H. Muhammad Nasir, S.E., M.M., dan H. Muddain, S.T. Wakil Gubernur Kaltara Ingkong Ala, S.E., M.Si., turut hadir bersama jajaran pemerintah daerah, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta undangan lainnya.
Selain agenda anggaran, forum tersebut juga menghasilkan persetujuan bersama terhadap tiga Ranperda yang dinilai memiliki peran penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan dan pembangunan daerah.
Ketiga regulasi itu meliputi perubahan atas Perda Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Ranperda Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan, serta Ranperda Pengembangan Perbukuan dan Budaya Literasi. Regulasi pengelolaan barang milik daerah diharapkan memperkuat tata kelola aset pemerintah.
Sementara pembangunan perkebunan berkelanjutan diarahkan untuk mendorong sektor perkebunan yang produktif dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan.
Adapun pengembangan perbukuan dan budaya literasi menjadi upaya memperluas akses masyarakat terhadap bahan bacaan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Melalui rangkaian keputusan tersebut, DPRD Kaltara menjalankan fungsi penganggaran dan legislasi bersama pemerintah daerah sebagai bagian dari upaya mendorong pembangunan yang terarah dan memberikan manfaat bagi masyarakat. (*)
