NUNUKAN, Maqnaia – Kebutuhan air bersih, perbaikan infrastruktur lingkungan, hingga bantuan pembangunan rumah ibadah menjadi sejumlah aspirasi yang disampaikan masyarakat Kelurahan Selisun, Kecamatan Nunukan Selatan, kepada Anggota DPRD Kalimantan Utara, Muhammad Nasir, S.Pi., M.M.
Berbagai persoalan tersebut mengemuka dalam kegiatan reses perdana Nasir yang digelar di Warung Makan KebunKu, Kamis (12/11/2026). Sekitar 100 warga hadir untuk menyampaikan langsung kebutuhan pembangunan yang selama ini dinilai masih memerlukan perhatian pemerintah.
Dalam dialog tersebut, masyarakat menyampaikan sejumlah usulan, di antaranya bantuan pembangunan dan perbaikan masjid maupun gereja, program bedah rumah, pembangunan sumur bor, perbaikan jalan lingkungan, serta pembangunan jalan tani.
Tak hanya infrastruktur dasar, warga juga mengusulkan bantuan bibit ikan air tawar dan dukungan sarana maupun prasarana bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Banyaknya aspirasi yang disampaikan menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat masih cukup beragam. Sebagian berkaitan dengan fasilitas dasar untuk menunjang kehidupan sehari-hari, sementara lainnya berhubungan dengan pengembangan kegiatan ekonomi warga.
Nasir menilai setiap usulan masyarakat memiliki persoalan dan kebutuhan nyata di baliknya. Karena itu, aspirasi tersebut tidak boleh hanya dipandang sebagai daftar permintaan pembangunan.
“Di balik setiap usulan masyarakat, ada kebutuhan nyata yang harus diperhatikan. Ketika warga meminta jalan tani, ada harapan agar aktivitas pertanian dan ekonomi mereka semakin lancar. Ketika masyarakat meminta sumur bor, berarti ada kebutuhan dasar berupa air bersih yang harus mendapatkan perhatian,” ungkap Nasir.
Menurutnya, masyarakat tidak selalu membutuhkan pembangunan berskala besar. Fasilitas sederhana justru sering kali memiliki pengaruh langsung terhadap kualitas kehidupan mereka. Jalan lingkungan yang layak, ketersediaan air bersih, rumah yang memenuhi standar kelayakan, serta tempat ibadah yang memadai merupakan kebutuhan yang manfaatnya bisa dirasakan secara langsung.
Namun, Nasir mengingatkan bahwa realisasi setiap usulan tetap harus mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan pembagian kewenangan pemerintahan. Sebagai langkah awal, seluruh aspirasi yang masuk akan dicatat, dipilah, dan dipetakan sesuai tingkat urgensi serta instansi yang memiliki kewenangan untuk menanganinya.
Aspirasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kaltara akan diperjuangkan melalui pembahasan bersama pemerintah daerah dan perangkat daerah terkait. Sementara usulan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Nunukan akan dikoordinasikan dengan pihak terkait.
Nasir mengakui keterbatasan anggaran menjadi tantangan dalam memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat. Karena itu, penentuan prioritas menjadi hal penting agar program pembangunan benar-benar menyentuh persoalan yang paling mendesak.
Ia berharap melalui reses tersebut, komunikasi antara masyarakat dan wakil rakyat dapat terus terjaga. Dengan begitu, berbagai persoalan yang dihadapi warga bisa diketahui secara langsung dan diperjuangkan melalui mekanisme pemerintahan yang tepat.
Reses di Selisun merupakan titik pertama dari lima lokasi pertemuan yang direncanakan Nasir di Kabupaten Nunukan. (arf/ez)
