NUNUKAN, Maqnaia – Keterbatasan keuangan daerah tidak boleh menjadi alasan untuk menghentikan perjuangan memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal itu ditegaskan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Nasir, S.Pi., M.M., saat menggelar reses perdana di Kelurahan Selisun, Kecamatan Nunukan Selatan, Kamis (12/11/2026).
Dalam pertemuan yang berlangsung di Warung Makan KebunKu tersebut, Nasir menegaskan bahwa setiap aspirasi masyarakat tetap harus diperjuangkan, meskipun kemampuan fiskal Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara saat ini menghadapi tekanan.
Sekitar 100 warga menghadiri kegiatan yang menjadi titik pertama dari lima lokasi reses yang direncanakan Nasir di Kabupaten Nunukan. Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan diwarnai dialog terbuka mengenai berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
Di hadapan warga, Nasir secara terbuka menjelaskan kondisi keuangan daerah yang sedang mengalami keterbatasan, bahkan menghadapi persoalan defisit anggaran. Menurutnya, kondisi tersebut harus disampaikan secara jujur agar masyarakat memahami bahwa tidak semua usulan pembangunan bisa langsung direalisasikan.
“Saya tidak ingin memberikan janji yang muluk-muluk kepada masyarakat. Kita harus jujur bahwa kondisi keuangan daerah saat ini sangat terbatas, bahkan menghadapi defisit. Tetapi keterbatasan anggaran bukan alasan bagi kita untuk berhenti memperjuangkan aspirasi rakyat,” tegasnya.
Selain persoalan anggaran, Nasir juga mengingatkan bahwa setiap program pembangunan harus disesuaikan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
Karena itu, seluruh aspirasi yang diterima dalam kegiatan reses akan dicatat dan dipetakan berdasarkan kebutuhan serta kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan.
“Yang menjadi kewenangan provinsi akan kita perjuangkan di provinsi. Yang menjadi kewenangan kabupaten tentu harus kita komunikasikan dengan pemerintah kabupaten. Jangan sampai masyarakat diberi harapan, tetapi ternyata usulannya tidak bisa diproses karena terkendala kewenangan,” jelas anggota Komisi II DPRD Kaltara tersebut.
Nasir juga menegaskan bahwa perjuangan aspirasi tidak berhenti ketika masyarakat menyampaikan usulan. Ada tahapan administrasi, verifikasi, pembahasan, penentuan prioritas, hingga penyesuaian dengan kemampuan keuangan daerah.
Menurutnya, reses juga menjadi momentum bagi anggota DPRD untuk menyampaikan pertanggungjawaban kepada masyarakat mengenai pekerjaan dan hasil perjuangan selama menjalankan amanah sebagai wakil rakyat.
“Wakil rakyat jangan hanya mengetahui persoalan masyarakat dari balik meja rapat. Kita harus turun, mendengar langsung, dan melihat apa yang sesungguhnya dibutuhkan rakyat,” ujarnya.
Nasir berharap masyarakat tetap optimistis meskipun kondisi fiskal daerah sedang menghadapi tantangan. Baginya, keterbatasan anggaran harus dihadapi dengan kerja keras, komunikasi, dan penentuan skala prioritas.
“Anggaran kita boleh terbatas, tetapi kepedulian terhadap rakyat tidak boleh terbatas. Kemampuan keuangan boleh berkurang, tetapi semangat memperjuangkan kesejahteraan masyarakat tidak boleh ikut berkurang,” pungkasnya. (arf/ez)
