TARAKAN, Maqnaia – Bank Indonesia (BI) Perwakilan Kalimantan Utara menyoroti tantangan mendasar terkait masih kurangnya ketersediaan sumber daya manusia (SDM) lokal yang memiliki keahlian teknis operasional khusus, seperti di sektor pertambangan, perkebunan, perikanan, hingga jasa keuangan.
Menanggapi dorongan dari berbagai universitas di Kaltara agar dibuka lebih banyak fakultas yang sesuai dengan kebutuhan industri, Kepala Perwakilan BI Kaltara, Agus Taufik menjelaskan bahwa pihaknya telah mengambil sejumlah langkah strategis.
Salah satunya melalui program beasiswa pendidikan tinggi PSBI yang menyasar mahasiswa di dua perguruan tinggi, yakni Universitas Borneo Tarakan (UBT) dan Universitas Kaltara (Unikaltar) di Tanjung Selor.
Program yang telah berjalan sejak tahun 2017 hingga 2018 ini rutin merangkul sekitar 100 orang mahasiswa setiap tahunnya melalui proses seleksi administrasi dan wawancara.
Selain itu, BI Kaltara juga meluncurkan program Edukasi Pemberdayaan Masyarakat dan Lingkungan (EPML) yang berfokus pada aspek edukasi dan vokasi.
Dalam hal ini, BI bertindak sebagai fasilitator yang mempertemukan pihak industri—baik sektor pertambangan, perkebunan, perikanan, maupun jasa keuangan—dengan para penyedia tenaga kerja seperti kampus dan SMK.
“Industri itu kan tentunya memerlukan SDM yang siap kerja, selain kemampuan akademik, ya, tentunya kemampuan lainnya yang sifatnya teknis, yang ber-sertifikasi. Dan sekarang itu kalau kita punya sertifikasi khusus, tambahan gitu, itu jadi kayak apa ya, nilai jualnya meningkat, kurang lebih kayak gitu, ya,” ujar Agus Taufik dalam pertemuan dengan awak media Tarakan di Bukit Bintang Caffe & Resto, Senin (9/11).
Lebih lanjut, BI menekankan pentingnya sertifikasi profesi—seperti yang dikeluarkan oleh BNSP maupun lembaga penyelenggara sertifikasi profesi lainnya—sebagai nilai tambah bagi calon pekerja di tengah berlakunya Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru.
Ke depan, BI Kaltara juga berencana memperluas kolaborasi dengan pemerintah provinsi, Dinas Tenaga Kerja, serta pihak perbankan guna mempertemukan langsung para pemberi kerja dengan calon tenaga kerja tersertifikasi melalui skema business matching ketenagakerjaan. (dy) ***
