TARAKAN, Maqnaia — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tarakan meminta Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Utara untuk lebih cermat dan bijak dalam menyikapi pengaduan masyarakat terkait komite sekolah. Ombudsman diharapkan tidak mendasarkan keputusan semata-mata pada laporan sepihak dari segelintir orang.
Teguran ini mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar DPRD Tarakan bersama Dinas Pendidikan, Ombudsman Kaltara, Bagian Hukum Setda, serta jajaran Ketua Komite SD dan SMP se-Kota Tarakan pada Kamis (5/11/2026).
RDP tersebut digelar guna menyikapi keluhan para pengurus komite yang kerap dipanggil Ombudsman akibat belum jelasnya batas antara sumbangan dan pungutan sekolah.
Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Tarakan Herman Hamid, S.E., dengan mendampingi Ketua Komisi II Simon Patino serta dua anggota Komisi II, Cudarsiah dan Sabariah.
Dalam arahannya, Herman Hamid menekankan pentingnya bagi Ombudsman untuk menyelaraskan pendekatan yuridis dengan pendekatan sosiologis—yakni menimbang dampak sosial serta realitas di tengah masyarakat—saat memproses aduan.
“Masak dari 500 orang tua yang sepakat mengakomodir satu orang tidak sepakat, lalu tiba-tiba Ombudsman menerima mentah-mentah laporan satu orang ini sehingga langsung melayangkan surat ke komite,” ujar Herman Hamid.
Ia menegaskan, DPRD tetap menghormati fungsi pengawasan Ombudsman sesuai regulasi. Namun, penerimaan aduan yang belum teruji kebenarannya dinilai berdampak buruk pada kondisi psikologis dan sosiologis pengurus komite, yang sejatinya bekerja secara sukarela demi mendukung pendidikan anak-anak di tengah keterbatasan anggaran sekolah.
Meski melayangkan kritik, DPRD Kota Tarakan tetap menyampaikan apresiasi atas kinerja pengawasan Ombudsman dalam merespons aspirasi publik.
Guna menyelesaikan akar polemik ini, DPRD Kota Tarakan akan segera menjadwalkan pertemuan lanjutan yang menghadirkan Dinas Pendidikan, Ombudsman, serta seluruh ketua komite SD dan SMP. Forum tersebut ditujukan untuk merumuskan petunjuk teknis (juknis) bersama guna menyamakan persepsi dan menghadirkan solusi konkret bagi dunia pendidikan di Tarakan. (dy) ***
