TARAKAN, Maqnaia – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tarakan, Muhammad Yunus, menggelar agenda reses untuk menyerap aspirasi masyarakat di RT 18, Kelurahan Kampung 1 Skip, Kecamatan Tarakan Tengah, Sabtu (7/11) malam.
Dalam kegiatan tersebut, ia menyampaikan berbagai perkembangan program pembangunan serta mendengarkan langsung keluhan warga.
Muhammad Yunus mengungkapkan bahwa saat ini pemerintah tengah menghadapi tantangan fiskal akibat turunnya anggaran pemerintah secara drastis. Jika sebelumnya anggaran berada di kisaran Rp1,2 triliun, kini turun menjadi Rp950 miliar. Kondisi ini membuat sejumlah usulan pembangunan dari masyarakat belum dapat direalisasikan sepenuhnya.
Meski demikian, politisi Partai Gerindra ini menegaskan bahwa pemerintah pusat tetap menggelontorkan sejumlah program skala besar di Kota Tarakan. Beberapa di antaranya meliputi pembangunan Sekolah Rakyat yang telah berdiri serta rencana pembangunan Sekolah Terintegrasi di Mamburungan, dengan total nilai program mencapai hampir Rp1 triliun.
Selain sektor pendidikan, Yunus juga menyinggung sejumlah infrastruktur dan program nasional yang menjadi perhatian, seperti pengelolaan jembatan oleh TNI, perbaikan program Makan Gizi Gratis (MBG) dari evaluasi pusat, hingga upaya menekan angka stunting di Kota Tarakan agar mencapai titik nol (zero).
Ia juga menambahkan bahwa pemerintah daerah kini diinstruksikan untuk turut mengawal jalannya program-program nasional tersebut agar tepat sasaran.
“Tapi dengan perbaikan-perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah, itu akan mulai diperbaiki. Jadi, insyaallah mudah-mudahan tingkat stunting yang ada di Kota Tarakan bisa zero,” tuturnya.
Dalam reses yang mencakup wilayah RT 12, 18, dan 19 ini, warga menyampaikan berbagai kebutuhan mendesak seiring meningkatnya jumlah penduduk. Kebutuhan tersebut meliputi pembangunan infrastruktur jalan, penambahan jaringan listrik, ketersediaan air bersih, drainase, penerangan jalan, seminisasi, hingga program bedah rumah.
“Yang penting masuk dalam program prioritas pemerintah daerah, yang masuk dalam visi dan misinya, seperti drainase, jalan, penerangan jalan, seminisasi, dan pendidikan itu juga sangat diperlukan, bedah rumah, itu masuk dalam program juga prioritas pemerintah,” ujarnya.
Yunus memastikan bahwa seluruh masukan dan keluhan yang disampaikan warga melalui RT maupun secara langsung akan ditampung dan diteruskan kepada pemerintah daerah untuk masuk ke dalam program prioritas sesuai visi-misi pembangunan.
Ia juga mengingatkan bahwa kegiatan reses dilindungi oleh undang-undang sebagai wadah resmi bagi anggota legislatif dalam menjembatani aspirasi masyarakat. (dy) ***
