TARAKAN, Maqnaia – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tarakan, Muhammad Yunus, menyatakan aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Aliansi Mahasiswa dan Rakyat Tarakan di Kantor DPRD Tarakan pada malam hari ini, Rabu (28/10) berjalan dengan lancar dan damai. Pihaknya telah menerima dan mendengarkan seluruh aspirasi yang disampaikan oleh massa aksi.
Yunus mengungkapkan, dari enam poin tuntutan yang diajukan oleh mahasiswa, tiga di antaranya hampir terealisasi dan akan segera ditindaklanjuti secara bersama-sama.
Berikut tiga poin utama tindak lanjut dari DPRD Tarakan:
Pertama, tekait krisis air bersih PDAM. DPRD akan mengundang Direktur PDAM, Iwan Setiawan, untuk mendengarkan langsung aspirasi serta keluhan dari mahasiswa terkait persoalan air bersih.
Kedua, terkait Beasiswa Kaltara Unggul. Pihak legislatif berencana mengundang anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara serta Pemerintah Provinsi Kaltara untuk membahas persoalan beasiswa bersama perwakilan mahasiswa.
Ketiga, perbaikan Jalan Gajah Mada. DPRD menyatakan, pengerjaan drainase di Jalan Gajah Mada telah dimulai sejak sore hari. DPRD akan berkoordinasi kembali mengenai kepastian penyelesaian proyek tersebut karena kewenangannya berada di bawah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
Selain tiga poin tersebut, DPRD Tarakan juga mendesak Dinas Perhubungan dan LLAJ untuk segera mencabut kebijakan speedbump atau polisi tidur) yang dikeluhkan di wilayah ladang atau di depan rumah dinas Kodaeral XIII Tarakan lapangan.
Yunus mengungkapkan, berdasarkan komunikasi dengan Kepala Dinas Perhubungan, Ahmady Burhan, penertiban terhadap minimal dua titik, yakni jalur antara KPKNL dan Lampu Merah, ditargetkan mulai dicabut pada malam hari ini.
Terkait krisis air bersih, Yunus menjelaskan bahwa sistem penyediaan air minum di Tarakan mengandalkan embung yang bergantung pada curah hujan. Kedepannya, DPRD akan berkoordinasi dengan pemerintah untuk mematangkan solusi jangka pendek maupun jangka panjang dalam mengantisipasi krisis air agar tidak berkepanjangan. (dy) ***
