SAMARINDA, Maqnaia – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menerima aspirasi para mitra transportasi online dalam audiensi bersama Aliansi Mitra Kaltim Bersatu (AMKB) di Ruang Tepian I Lantai II Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (19/5/2026).
Pertemuan yang berlangsung dalam suasana dialogis tersebut menjadi ruang komunikasi antara Pemerintah Daerah, perusahaan aplikator dan para mitra pengemudi guna membahas berbagai isu layanan transportasi daring di Kalimantan Timur.
Audiensi yang digelar dalam rangka dengan peringatan Hari Kebangkitan Transportasi Online Indonesia itu dipimpin langsung Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur Yusliando, Kepala BPOD Setda Prov. Kaltim Siti Sugiyanti, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kesbangpol Kaltim Arih Franata Filifus Sembiring, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Kalimantan Timur H. Munawwar,sejumlah perangkat daerah terkait, perusahaan aplikator, serta perwakilan mitra pengemudi dari Gojek, Grab, Maxim dan Aliansi Mitra Kaltim Bersatu (AMKB).
Dalam pertemuan tersebut, para mitra transportasi online menyampaikan sejumlah aspirasi, di antaranya terkait evaluasi sistem layanan, tarif pengantaran barang dan makanan, pembatasan pendaftaran mitra baru, hingga evaluasi terhadap kebijakan Angkutan Sewa Khusus (ASK) di Kalimantan Timur.
Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji menyampaikan apresiasi atas kehadiran para mitra transportasi online yang selama ini dinilai memiliki kontribusi penting terhadap perekonomian daerah serta membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
Ia menegaskan pemerintah daerah berupaya menjaga keseimbangan kepentingan antara mitra pengemudi, perusahaan aplikator dan masyarakat sebagai pengguna layanan.
“Pemerintah harus hadir menjaga kepentingan semua pihak. Mitra transportasi online merupakan bagian dari masyarakat yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sementara aplikator juga memiliki peran dalam membuka kesempatan kerja dan mendukung layanan transportasi masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, hubungan antara mitra, aplikator dan pelanggan perlu dijaga melalui pendekatan yang mengedepankan dialog dan solusi bersama. Pemerintah daerah juga memahami dinamika ekonomi yang memengaruhi operasional transportasi daring, termasuk perubahan biaya kebutuhan hidup dan operasional di lapangan.
Dalam kesempatan itu, Pemprov Kaltim menyatakan akan menindaklanjuti sejumlah masukan yang disampaikan, termasuk melakukan kajian terhadap evaluasi tarif Angkutan Sewa Khusus (ASK) dan pengantaran barang maupun makanan.
Pemerintah daerah juga mendorong koordinasi lanjutan antara perangkat daerah terkait, pihak aplikator, dan perwakilan mitra agar solusi yang dihasilkan dapat mengakomodasi kepentingan bersama.
Selain itu, Pemprov Kaltim meminta adanya keterbukaan data jumlah mitra aktif dari masing-masing aplikator guna mendukung perencanaan dan perlindungan sosial bagi para pengemudi, termasuk aspek keselamatan kerja dan jaminan sosial.
Wagub juga mengajak seluruh pihak untuk terus menjaga komunikasi yang konstruktif sehingga berbagai persoalan dapat diselesaikan melalui musyawarah dan koordinasi tanpa mengganggu pelayanan kepada masyarakat.
“Kita ingin seluruh pihak dapat berjalan bersama. Pemerintah akan memfasilitasi komunikasi agar tercipta solusi yang adil, baik bagi mitra, aplikator, maupun masyarakat pengguna layanan,” pungkasnya. (rey/pt/win)
