SAMARINDA, Maqnaia – Transparansi rekrutmen tenaga kerja dalam program Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDMP) menjadi perhatian. Program nasional ini disebut membuka lebih dari 35 ribu lowongan kerja, dengan estimasi menjangkau sekitar 1,56 juta warga desa di seluruh Indonesia.
Masyarakat menyoroti agar kesempatan kerja benar-benar dapat diakses warga lokal, termasuk di Kalimantan Timur, dan tidak hanya didominasi pihak luar. Salah satu yang dibahas ialah rencana penempatan manajer koperasi yang direkrut secara terbuka.
Plt Kepala Bidang Koperasi dan UKM Dinas PPKUKM Kaltim, Ronny Suhendra, menjelaskan bahwa proses teknis rekrutmen untuk sejumlah posisi, termasuk manajer koperasi, merupakan kewenangan pemerintah pusat.
“Untuk posisi manajer koperasi desa dan kelurahan Merah Putih jumlahnya sekitar 30 ribu posisi. Teknisnya sepenuhnya kewenangan dari pusat, kami di daerah hanya menerima hasilnya,” jelas Ronny saat menjadi narasumber pada Dialog Publika TVRI Kaltim, Senin (27/4/2026).
Sementara itu, Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih Lempake, Adung KS Utomo, menyatakan pada prinsipnya pihaknya mendukung penuh program pemerintah karena memiliki tujuan baik untuk memperkuat ekonomi kerakyatan melalui kelembagaan koperasi.
“Kami sepakat dulu apa yang dicanangkan bapak presiden dan dirumuskan pemerintah tentu mempunyai tujuan yang baik. Koperasi ini adalah kelembagaan yang memang mempunyai kekuatan dibanding usaha lain,” ujarnya.
Namun, ia menilai para pengurus koperasi di daerah perlu mendapatkan informasi yang lebih jelas dan langsung, terutama terkait kebijakan teknis di lapangan. Menurutnya, banyak pengurus justru lebih dahulu mengetahui perkembangan program dari media sosial dibanding jalur resmi.
“Kebijakan yang diturunkan untuk koperasi Merah Putih tidak pernah kami dengar langsung. Justru lebih awal kami tahu dari media sosial,” katanya.
Adung juga menekankan pentingnya penempatan manajer yang sesuai dengan kebutuhan wilayah masing-masing. Menurutnya, setiap koperasi memiliki karakter usaha berbeda, mulai dari pertanian, peternakan, hingga perdagangan, sehingga membutuhkan figur yang memahami potensi lokal.
“Belum tentu juga manajer itu punya kompetensi di bidang usaha koperasi. Tiap wilayah punya dinamika sendiri dan potensi sendiri,” tegasnya.
Selain soal rekrutmen, aspek pembiayaan dan dukungan usaha juga diharapkan semakin diperjelas agar koperasi yang telah terbentuk bisa berkembang optimal. Ia menyebut koperasi perintis di daerah saat ini berupaya tetap bertahan sambil menunggu kepastian dukungan lanjutan.
Program Koperasi Merah Putih dinilai memiliki peran strategis di Kalimantan Timur, khususnya dalam memperkuat ekonomi lokal di tengah percepatan pembangunan wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara. Dengan pengelolaan yang transparan dan dukungan yang terarah, koperasi desa diharapkan menjadi fondasi ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan. (cht/pt/win)
