SAMARINDA, Maqnaia – Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang berlangsung sangat pesat dalam beberapa dekade terakhir telah membawa perubahan fundamental dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Transformasi ini menciptakan ekosistem baru yang menuntut pemerintah untuk beradaptasi dan melakukan perubahan secara menyeluruh, khususnya dalam tata kelola, pelayanan publik, serta pengambilan kebijakan yang lebih efektif dan efisien.
“Di sisi lain, dinamika global yang ditandai dengan ketidakpastian ekonomi, perubahan iklim, disrupsi teknologi, serta krisis kesehatan seperti pandemi,” kata Kepala BPSDM Kalimantan Timur, Nina Dewi pada kegiatan Sharing Session bertajuk Anticipatory Government: Transformasi Digital Menuju Pemerintahan Masa Depan, secara virtual, Rabu (14/4/2026).
Hal ini semakin menegaskan pentingnya peran pemerintah yang tidak hanya responsif, tetapi juga proaktif dan antisipatif dalam menghadapi berbagai tantangan.
Dalam konteks ini, konsep anticipatory government menjadi semakin relevan, yaitu kemampuan pemerintah untuk mengidentifikasi tren, memprediksi risiko, serta merumuskan kebijakan yang berbasis data dan bukti (evidence-based policy).
Di Indonesia, berbagai inisiatif telah dilakukan untuk mendorong transformasi digital pemerintahan, antara lain melalui pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), integrasi layanan digital, serta penguatan ekosistem digital nasional.
Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat memperkuat pemahaman serta mendorong kolaborasi lintas sektor dalam membangun pemerintahan yang adaptif, inovatif, dan berkelanjutan.
Peserta kegiatan tidak hanya berasal dari lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, tetapi juga diikuti oleh perwakilan dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. Dengan menghadirkan narasumber Guru Besar Universitas Mulawarman Samarinda Narasumber Bambang Irawan. (Prb/ty/win)
