TARAKAN, Maqnaia – Implementasi program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalimantan Utara (Kaltara) menjadi tantangan besar bagi ketahanan ekonomi lokal. Ekonom Universitas Borneo Tarakan, Margiyono, mengingatkan adanya potensi “kebocoran” ekonomi yang tinggi jika kebutuhan pangan program tersebut terus didatangkan dari luar daerah.
Margiyono mengungkapkan bahwa berdasarkan koordinasi dengan Kementerian Keuangan di wilayah Kalimantan Timur dan Utara, ditemukan fakta bahwa hampir 80 persen kebutuhan komoditas untuk program MBG saat ini masih dipasok dari luar pulau, terutama Jawa.
“Artinya, dampaknya kepada ekonomi lokal itu belum maksimal. Uang yang masuk ke Kaltara melalui program ini justru kembali lagi ke daerah lain. Ini yang kita sebut terjadi kebocoran ekonomi,” ujar Margiyono dalam saat diwawancarai baru-baru ini.
Ia mencontohkan, tingginya permintaan komoditas seperti telur dan buah-buahan seringkali tidak dibarengi dengan kesiapan suplai di daerah. Hal ini sempat memicu lonjakan harga hingga 100 persen di beberapa pasar karena keterbatasan stok lokal.
“Sejatinya ekonomi kita belum siap merespons sumber permintaan baru ini. Mestinya permintaan baru ini dijawab dengan peningkatan produktivitas ekonomi daerah, baik itu perkebunan buah, produksi daging, hingga telur,” jelasnya.
Selain menyoroti MBG, Margiyono juga menyinggung soal efisiensi belanja pemerintah. Menurutnya, dampak belanja daerah terhadap daya beli masyarakat di awal tahun (Triwulan I) masih tergolong rendah. Hal ini disebabkan oleh budaya belanja pemerintah yang masih menumpuk di akhir tahun (Triwulan III dan IV).
“Realisasi proyek fisik biasanya baru mulai bergerak di bulan Juni hingga puncaknya di September-Desember. Jadi, pengaruh efisiensi anggaran terhadap perputaran uang di masyarakat pada awal tahun ini belum terlalu besar,” tambahnya.
Guna meminimalisir kebocoran ekonomi, Margiyono mendesak pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota di Kaltara untuk mendorong aktivitas ekonomi lokal melalui berbagai skema. Mulai dari kemudahan perizinan, pendampingan asistensi bagi produsen lokal, hingga stimulus infrastruktur dan pendanaan perbankan.
“Tantangan kita adalah bagaimana memastikan tenaga kerjanya dari Kaltara, bahan bakunya dari Kaltara, dan bahan pangannya juga dari Kaltara. Intinya, semua harus berangkat dari produsen lokal agar uangnya menggelinding dan menggerakkan ekonomi daerah kita sendiri,” pungkasnya. (Dsy).
