TANJUNG SELOR, Maqnaia – Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara) Ingkong Ala, S.E., M.Si., membuka kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tematik Forum Penjaringan Aspirasi Mentari Kaltara (Menyerap Aspirasi untuk Setara dan Inklusif di Kalimantan Utara), digelar di Ruang Serbaguna Kantor Gubernur Kaltara, Senin (9/3) pagi.
Wagub Ingkong menyampaikan bahwa Musrenbang Tematik Forum Mentari Kaltara ini sebagai wadah partisipasi masyarakat, khususnya kelompok rentan, dalam proses perencanaan pembangunan daerah tahun 2027.
“Forum Mentari Kaltara ini menjadi ruang dialog antara pemerintah daerah dan masyarakat untuk menyampaikan berbagai aspirasi pembangunan secara setara dan inklusif,” kata Wagub.
Mengusung tema pembangunan Provinsi Kaltara Tahun 2027 yaitu “Pembangunan wilayah yang merata, Sumber Daya Manusia (SDM) berkarakter dan ekonomi bernilai”, diharapkan mampu menjawab berbagai isu strategis daerah.
“Perencanaan pembangunan 2027 diharapkan mampu menjawab berbagai isu daerah, seperti peningkatan kualitas SDM, pengurangan kemiskinan dan ketimpangan, peningkatan layanan dasar, serta penguatan ekonomi berbasis potensi lokal dan wilayah perbatasan,” jelasnya.
Ingkong menegaskan bahwa pembangunan tidak akan berjalan optimal tanpa mendengarkan langsung aspirasi masyarakat.
Ia menjelaskan, melalui Forum Mentari Kaltara, pemerintah daerah membuka ruang dialog yang setara bagi berbagai kelompok masyarakat, seperti anak, perempuan, penyandang disabilitas, masyarakat adat, lansia, dan kelompok rentan lainnya.
“Pemerintah daerah tidak boleh hanya berbicara tentang masyarakat, tetapi harus berbicara bersama masyarakat,” ujarnya.
Selanjutnya, Ingkong juga mengapresiasi kolaborasi berbagai pihak, mulai dari pemerintah, DPRD, akademisi, organisasi masyarakat sipil hingga mitra pembangunan, yang terus mendorong perencanaan pembangunan yang inklusif dan berbasis data.
Salah satunya melalui Program Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA) yang hadir membantu pemerintah daerah dalam mengatasi tantangan dan mewujudkan visi Kaltara 2045.
Ia berharap forum ini tidak hanya menjadi ruang penyampaian aspirasi, tetapi juga menghasilkan komitmen bersama dalam mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan inklusif.
“Setiap perangkat daerah harus responsif, memberikan tanggapan yang konstruktif, serta mengintegrasikan usulan yang relevan ke dalam dokumen perencanaan,” pungkasnya. (dkisp/win)
