TARAKAN, Maqnaia – Ketua Komisi 2 DPRD Kota Tarakan, Simon Patino, menegaskan komitmennya untuk memastikan seluruh sekolah di Kota Tarakan terakomodasi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini disampaikan Simon usai menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) tertutup bersama Korwil Satuan Pelayanan Pemakanan Bergizi (SPPG) dan para pengelola dapur se-Kota Tarakan, Selasa (03/03/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Simon mengungkapkan bahwa saat ini masih terdapat 28 sekolah, yang terdiri dari 20 SD dan 8 SMP baik negeri maupun swasta, yang belum menerima manfaat program MBG. Sebagian besar sekolah tersebut berada di wilayah pesisir Tarakan Timur.
“Kita mencari formulasi untuk memenuhi dalam waktu dekat semua sekolah di Kota Tarakan tidak ada lagi yang tidak menerima MBG. Karena kita ketahui program ini sudah berjalan setahun, tapi sampai hari ini ada anak-anak kita yang belum terima manfaat,” ujar Simon.
Simon menjelaskan bahwa kendala utama belum meratanya distribusi ini adalah beberapa dapur SPPG yang belum mulai beroperasi. Dari total 28 dapur yang direncanakan, sebanyak 21 dapur sudah berjalan, sementara 7 lainnya sedang dalam proses persiapan pembukaan.
Terkait hal tersebut, DPRD memberikan tenggat waktu (deadline) yang bervariasi bagi pengelola dapur untuk segera beroperasi, mulai dari hitungan hari hingga maksimal empat bulan bagi dapur yang membangun fasilitas dari nol. Namun secara keseluruhan, ia menargetkan seluruh sekolah sudah terlayani sebelum atau tepat setelah Idulfitri.
“Satu dapur dengan dapur yang lain kasusnya berbeda-beda. Ada yang saya deadline besok, ada yang 2 minggu lagi, ada yang sebelum lebaran. Tergantung kasusnya,” tegasnya.
Selain masalah pemerataan, Simon juga menyoroti maraknya keluhan orang tua siswa di media sosial terkait pelaksanaan MBG. Ia meminta pihak terkait untuk segera mempublikasikan alur pelaporan resmi yang telah disusun oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
Sesuai prosedur, orang tua siswa yang memiliki keluhan terkait kualitas makanan atau kemasan diharapkan melapor langsung ke sekolah melalui petugas Person in Charge (PIC), yang kemudian akan diteruskan ke pihak dapur SPPG.
Mengenai keluhan mitra terkait keterbatasan bahan baku pangan dan fasilitas pengemasan seperti plastik vakum atau mika di Tarakan, Simon menyatakan akan segera berkoordinasi dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (Disperindagkop).
“Keterbatasan itu tidak berpengaruh dengan kualitas makanan, mungkin hanya variasi saja yang kurang. Kami akan memfasilitasi koordinasi dengan Disperindagkop untuk solusi kekurangan bahan dan fasilitas pendukung lainnya,” pungkas Simon. (Dsy)
