MALINAU, Maqnaia – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malinau menggelar Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di ruang Laga Feratu, Senin (23/2/2026). Kegiatan ini dibuka langsung oleh Bupati Malinau, Wempi W Mawa, S.E., M.H.
Dalam sambutannya, Bupati Wempi menegaskan bahwa penyusunan RKPD 2027 merupakan langkah strategis untuk memastikan seluruh program pembangunan tetap selaras dengan visi dan misi daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2025–2029.
“Ini bukan agenda rutin semata, tetapi langkah strategis untuk memastikan program kita tetap sejalan dengan visi pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan menuju Malinau yang mandiri, maju, dan sejahtera,” tegasnya.
Ia menjelaskan, tahun 2025 merupakan tahun peletakan fondasi, 2026 sebagai tahun penguatan, dan 2027 diarahkan sebagai tahun akselerasi pencapaian program prioritas.
Tema pembangunan 2027 difokuskan pada penguatan tata kelola dan kelembagaan berbasis digital menuju pemerintahan yang bersih, adaptif, dan melayani. Salah satu prioritas utama adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), khususnya pemerataan layanan pendidikan dan kesehatan hingga wilayah pedalaman dan perbatasan.
Wempi menyoroti pentingnya komitmen ASN, terutama tenaga guru dan tenaga kesehatan, agar tidak berlomba-lomba pindah ke wilayah perkotaan. Ia menegaskan bahwa membangun Malinau berarti membangun seluruh 109 desa, bukan hanya kota.
“Kalau semua ingin di kota, siapa yang membangun desa? Jangan anggap ditempatkan di pedalaman itu dibuang. Justru di sanalah pengabdian kita dibutuhkan,” ujarnya.
Prioritas kedua adalah transformasi ekonomi berkelanjutan melalui penguatan daya saing produk lokal dan digitalisasi UMKM. Pemerintah mendorong pelaku usaha memanfaatkan ruang digital untuk promosi dan pemasaran produk.
Menurutnya, penguatan jaringan internet hingga ke desa-desa menjadi tanggung jawab bersama perangkat daerah terkait agar generasi muda dan pelaku usaha dapat bersaing di era digital.
Di sektor infrastruktur, Bupati menekankan optimalisasi alat berat yang telah didistribusikan ke kecamatan. Ia meminta agar aset daerah tersebut dimanfaatkan maksimal untuk membuka dan merawat jalan tani serta menghidupkan lahan-lahan tidur melalui program Pertanian Sehat.
“Jangan sampai alat hanya jadi pajangan. Pastikan sektor ekonomi masyarakat bergerak,” tegasnya.
Pembangunan ramah lingkungan juga menjadi perhatian. Wempi menyoroti pentingnya pengawasan terhadap pencemaran sungai, aktivitas tambang, serta praktik penangkapan ikan ilegal seperti penyetruman dan peracunan.
Ia menegaskan perlunya koordinasi lintas pihak untuk memastikan kelestarian sungai tetap terjaga demi keberlanjutan ekosistem dan kesehatan masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Bupati juga menyinggung komitmen pemerintah dalam memerangi narkoba, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Ia bahkan mengusulkan pentingnya fasilitas rehabilitasi bagi pengguna agar dapat dipulihkan dan kembali ke masyarakat.
“Kalau pengedar tentu proses hukum. Tapi pengguna juga harus kita pikirkan rehabilitasinya agar tidak terus berulang,” katanya.
Menghadapi 2027, Pemkab Malinau juga harus adaptif terhadap dinamika kebijakan pusat dan kondisi fiskal nasional. Oleh karena itu, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu fokus untuk menjaga stabilitas pembangunan.
Bupati berharap seluruh pemangku kepentingan, termasuk organisasi masyarakat, tokoh agama, dan dunia usaha, turut mengawal perencanaan agar tetap berpihak pada kesejahteraan rakyat.
“Yang sudah sejahtera kita perkuat, yang belum mampu kita bantu. Fokus kita tetap pada pengentasan kemiskinan, peningkatan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lapangan kerja,” tutupnya.
Melalui forum konsultasi publik ini, diharapkan perencanaan pembangunan tahun 2027 benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan mempercepat terwujudnya Malinau yang mandiri, maju, dan sejahtera. (win)
