NUNUKAN, Maqnaia – Wakil Bupati Nunukan Hermanus hadir sekaligus membuka secara resmi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kewilayahan Krayan sebagai bagian dari tahapan penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Kabupaten Nunukan tahun 2027.
Kegiatan itu dilaksanakan di BPU Kecamatan Krayan, Rabu (11/02).
Dengan mengusung tema “Pemerataan Infrastruktur Layanan Dasar dan Infrastruktur Ekonomi untuk Menunjang Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif”, musrenbang ini bukan sekadar agenda tahunan, melainkan forum demokratis yang memberi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, gagasan, dan kebutuhan nyata di wilayah masing-masing kecamatan serta untuk memastikan bahwa pembangunan di Kabupaten Nunukan berangkat dari bawah (bottom-up), sehingga setiap program yang dirumuskan benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat.
Sebagai daerah perbatasan yang langsung berhadapan dengan negara tetangga Malaysia, yang terdiri dari lima kecamatan yaitu Krayan, Krayan Timur, Krayan Barat, Krayan Tengah dan Krayan Selatan memiliki posisi yang sangat istimewa dan strategis yang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya.
Oleh karena itu, pembangunan di Krayan harus dilaksanakan secara terencana, terpadu, berkelanjutan, dan berkeadilan, dengan memperhatikan keterbatasan akses, konektivitas wilayah, serta kesejahteraan masyarakat.
Melalui musrenbang kewilayahan itu, Wabup Hermanus dalam sambutannya berharap seluruh pemangku kepentingan dapat menyampaikan usulan dan gagasan pembangunan secara objektif, realistis, dan berbasis prioritas, terutama pada sektor-sektor strategis seperti: peningkatan konektivitas dan infrastruktur dasar, pelayanan pendidikan dan kesehatan, penguatan ekonomi lokal dan ketahanan pangan, pengembangan kawasan perbatasan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Saya menegaskan agar hasil musrenbang kewilayahan ini menjadi bahan penting dalam penyusunan program dan kegiatan RKPD Kabupaten Nunukan tahun 2027, serta disinergikan dengan program pemerintah provinsi dan pemerintah pusat”, ucapnya.
Lanjut, ia menekankan bahwa tidak semua usulan dapat langsung diakomodir dalam satu tahun anggaran, mengingat keterbatasan fiskal daerah. Oleh karena itu, diperlukan sinergi dan komitmen bersama antara pemerintah daerah, pemerintah kecamatan dan desa, DPRD, serta masyarakat, agar usulan yang disepakati benar-benar menjadi prioritas pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat Krayan, demi terwujudnya Kabupaten Nunukan ĺyang inovatif, sejahtera, adil, dan mandiri.
Adapun fokus infrastruktur layanan dasar dan infrastruktur ekonomi sebagai berikut pendidikan, kesehatan, air bersih, listrik, jalan dan jembatan, pertanian dan pangan.
Kegiatan itu dirangkaikan dengan penyerahan alsintan (roda empat) tahun 2025, Kecamatan Krayan Selatan 2 unit, Kecamatan Krayan Barat 6 unit, Kecamatan Krayan 4 unit, Kecamatan Krayan Timur 1 unit dan Kecamatan Krayan Tengah 1 unit.
Hasil dari forum ini akan menjadi bahan penting dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Kabupaten Nunukan tahun 2027. (Mar/Mar/Tus/win)
