TANJUNG SELOR, Maqnaia – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) mendorong optimalisasi pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) sebagai instrumen strategis dalam pengentasan kemiskinan dan penguatan jaring pengaman sosial daerah.
Mewakili Gubernur Kaltara, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kaltara Dr. Obed Daniel LT, S.Hut., M.M., membuka kegiatan “Sosialisasi Zakat dan Advokasi ZIS di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara”, yang digelar di Ruang Rapat Gedung Gadis 2, Rabu (11/2).
Dalam sambutannya, Obed menyampaikan apresiasi kepada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kaltara atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Ia menegaskan bahwa ZIS bukan hanya kewajiban agama, tetapi juga memiliki peran penting dalam pembangunan sosial.
“Kalau dikelola dengan baik dan transparan, ZIS bisa membantu masyarakat yang membutuhkan dan memperkuat perlindungan sosial di daerah,” ujar Obed.
Ia menekankan perangkat daerah memiliki peran penting dalam mendukung optimalisasi pengelolaan ZIS, baik melalui sosialisasi, fasilitasi, maupun memberi contoh dalam menunaikan zakat serta membangun budaya berbagi di lingkungan kerja.
Upaya ini diperkuat dengan diterbitkannya Instruksi Gubernur Kaltara Nomor 1 Tahun 2023 tentang Optimalisasi Penghimpunan ZIS pada Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, BUMD, perusahaan swasta, perguruan tinggi, serta SMA/SMK/MAN sederajat di Provinsi Kaltara.
Melalui kegiatan ini, Obed berharap seluruh peserta dapat memahami regulasi dan mekanisme pengelolaan ZIS dengan lebih baik. Selain itu, sinergi antara pemerintah daerah dan pengelola ZIS dapat semakin kuat demi mewujudkan kesejahteraan sosial.
“Saya mengajak seluruh perangkat daerah untuk tidak hanya hadir sebagai peserta, tetapi juga menjadi mitra strategis dalam pengelolaan dan pemanfaatan ZIS agar lebih efektif dan tepat sasaran,” katanya.
Ia juga menyatakan dukungan terhadap sosialisasi pengumpulan zakat profesi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan karyawan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di lingkungan Pemprov Kaltara.
Menurutnya, pengentasan kemiskinan tidak bisa hanya mengandalkan Dinsos dan Baznas, tetapi membutuhkan peran aktif seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
“Semoga melalui sosialisasi ini, kita semakin bersinergi dengan Baznas dan bersama-sama memperkuat upaya pengentasan kemiskinan di Kaltara,” tutupnya. (dkisp/win)
