TARAKAN, Maqnaia – Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kalimantan Utara yang juga menjabat sebagai Wakil Bupati Nunukan, Hermanus, melakukan pertemuan silaturahmi dengan Menteri Kehutanan RI, Raja Juli Antoni, Senin (06/01/26). Pertemuan ini menjadi momentum penting dalam menyelaraskan visi pembangunan daerah dengan kebijakan pusat, khususnya di sektor lingkungan.
Bahas Isu Krusial Kehutanan di Kaltara
Meski kedatangan Raja Juli Antoni ke Kalimantan Utara merupakan bagian dari tugas kenegaraan, Hermanus memanfaatkan kesempatan tersebut untuk berdiskusi mendalam mengenai tantangan lingkungan di Bumi Benuanta. Sebagai sesama kader PSI—mengingat Raja Juli Antoni merupakan Sekretaris Jenderal DPP PSI—dialog berlangsung hangat namun tetap fokus pada substansi pembangunan.
“Kami melakukan silaturahmi sekaligus berdiskusi terkait pembangunan di Provinsi Kalimantan Utara. Fokus utama pembicaraan kami adalah mengenai isu-isu kehutanan dan lingkungan yang sangat relevan dengan kondisi daerah kita saat ini,” ujar Hermanus usai pertemuan tersebut.
Sinergi Kader untuk Kebijakan Lingkungan
Hermanus menilai kehadiran tokoh kunci PSI di kabinet memberikan keuntungan strategis bagi Kaltara. Diskusi tersebut diharapkan dapat mempercepat sinkronisasi program antara pemerintah daerah dan Kementerian Kehutanan, terutama dalam memastikan kelestarian hutan namun tetap memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal.
“Sebagai kader, tentu kami ingin ada keberpihakan yang jelas terhadap masyarakat. Diskusi tadi mempertegas posisi PSI yang ingin hadir memberikan solusi atas masalah-masalah di sektor lingkungan dan perhutanan,” tambahnya.
Momentum Konsolidasi Internal
Selain membahas urusan kenegaraan, pertemuan ini juga menjadi ajang penguatan internal bagi pengurus DPW PSI Kaltara yang baru saja terbentuk. Kehadiran Sekjen DPP PSI di lapangan memberikan suntikan semangat bagi Hermanus dkk untuk segera merampungkan struktur partai hingga ke tingkat akar rumput.
“Momentum silaturahmi ini memperkuat langkah kami dalam menyusun struktural dari tingkat provinsi hingga desa. Kami ingin memastikan bahwa PSI Kaltara siap menjadi jembatan antara aspirasi masyarakat di daerah dengan kebijakan strategis di tingkat nasional,” tutup Hermanus. (*)
